Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendesak Kementerian Luar Negeri membentuk pendamping hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga apabila terjadi suatu masalah di negara tempatnya bekerja para TKI mampu mendapatkan bantuan secara hukum.

Dia juga mendesak Kemenlu menggalakkan upaya diplomasi bagi negara tempat TKI bekerja sehingga proses mediasi dapat dilakukan serta kejadian divonis matinya TKI di Arab Saudi Siti Zaenab dan Karni tak terulang.

"Upaya diplomasi prioritas adalah membuat kesepakatan dengan negara manapun di mana buruh yang berada di negara tersebut. Untuk punya kesepakatan MoU yang isinya ada perlindungan hukum terhadap warga negara kita. Kedua, Kemenlu dan KBRI pastikan kalau sampai ada kejadian maka pengawalan harus full akses," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/4).

Selain itu, dia juga meminta BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan menyeleksi secara ketat TKI yang akan bekerja di luar negeri, agar hanya TKI yang memiliki kompetensi saja yang diperbolehkan bekerja.

"Persoalan ini akarnya ada di dalam negeri. Guna proses penyeleksian buruh migran harus lebih rapih lagi. Tak hanya BNP2TKI tapi juga ajak Menaker untuk seleksi ketat buruh migran yang terampil. Sehingga ketika ditempatkan di luar negeri punya pemikiran yang baik," pungkasnya.

Diberitakan, Pemerintahan Presiden Jokowi kembali kecolongan ada TKI dieksekusi mati di Arab Saudi. Apalagi rentan waktu antara eksekusi pertama dan kedua tidak lah lama.

Karni binti Medi Tarsim telah dieksekusi pada Kamis (16/4). Padahal sebelumnya, Siti Zaenab dieksekusi di Arab Saudi.

"Karni sudah dieksekusi jam 10 di penjara Yanbu," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan bantuan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Lalu Muhammad Iqbal, kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (16/4).

Karni binti Medi Tarsim melakukan perbuatan keji pada September 2013 silam. Dia diputuskan bersalah lantaran tega menggorok leher anak majikannya yang berusia empat tahun saat tengah terlelap tidur.