Koalisi Kawal RUU Pilkada kirim surat terbuka untuk SBY
Merdeka.com - Puluhan massa siang ini melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta. Massa yang menamakan dirinya Koalisi Kawal RUU Pilkada ini menolak pengesahan RUU Pilkada yang belakangan sedang ramai diperbincangkan di pemerintahan.
Pantauan merdeka.com di lokasi, Selasa (16/9), massa yang berjumlah sekitar 30 orang itu membawa kop surat besar yang ditujukan langsung untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isinya adalah menunggu SBY untuk melindungi hak-hak konstitusional 250 juta penduduk Indonesia untuk berdemokrasi.
Beberapa orang pendemo melakukan orasi sambil menggunakan topeng pejabat-pejabat yang diketahui sudah menolak mekanisme Pilkada DPRD. Mereka memakai topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Demo yang sudah berjalan sejak pukul 13.00 WIB itu hingga kini masih berlangsung tertib. Aksi puluhan orang itu juga tak membuat kemacetan lalu lintas di sekitar Istana Merdeka.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan
Baca SelengkapnyaWarga yang hendak mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur independen harus melengkapi dan menyerahkan syarat dukungan pada 5 Mei-19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengatakan, demokrasi mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga dan hak-hak publik secara tegas.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya