Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KMP gelar rapat tertutup bahas Perppu Plt Pimpinan KPK

KMP gelar rapat tertutup bahas Perppu Plt Pimpinan KPK Fahri Hamzah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh semua ketua presidium dan ketua fraksi di kediaman pribadi Ketua Partai PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tertutup tersebut membahas Perppu Plt Pimpinan KPK yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi III DPR.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, hasil rapat tersebut memutuskan bahwa KMP menyetujui Perppu tersebut.

"KMP lebih sepakat untuk menyetujui Perpu KPK tetapi masih ada waktu beberapa saat karena kemungkinan besok ada kesimpulan di Komisi III dan voting DPR pada Jumat malam. Kecenderungan kami untuk setuju Perppu karena tanpa alasan menabrak norma hukum yang ada," tutur Fahri, Rabu (22/4) malam.

Sebelumnya DPR sudah mulai membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2015 tentang KPK. Dalam pembahasan itu yang menjadi sorotan Komisi III DPR adalah soal usia pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK. Perppu tersebut menghapus batas usia komisioner KPK yang maksimal 65 tahun.

Dalam pertemuan anggota KMP tersebut, lanjut Fahri, dibahas juga masalah batasan umur yang dianulir dalam Perppu. Namun, kata Fahry, itu hanya menjadi poin-poin catatan di Komisi III tanpa menghambat keputusan presiden soal Perppu tersebut.

"Soal pengalaman dan umur itu juga masuk dalam poin-poin catatan, tapi kami melihat ada situasi yang mengharuskan kita mempermudah keputusan politik presiden membuat Perppu ini. Jadi kita setuju saja. Kalau kita tolak berarti tidak ada kepastian tentang pimpinan KPK. Kalau Perppu ditolak maka ketiganya mundur lagi," ujar Fahry.

Akan tetapi, Fahry menegaskan bahwa persetujuan Perppu tersebut mesti melalui tahap evaluasi. Pasalnya, kata dia, evaluasi atas Perpu harus menjadi semacam otokratik bagi KPK yang mana pimpinannya selama ini selalu tersandung kasus.

"Tapi kita harap agar kita tidak boleh setuju Perpu tanpa evaluasi. Karena ada pertanyaan besar, kenapa kasus di KPK itu berulang terkait perseteruan antara pimpinan lembaga penegak hukum. Ini kita harus selesaikan dan cari jalan. Tidak boleh ada simplifikasi lagi karena zaman Ruki, Abraham Samad, dan Zulkarnain selalu tersandung kasus," tambah Fachry.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan persetujuannya atas tiga Plt Pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden dalam Perppu tersebut. Kata Fadli, KMP menilai ketiganya tidak ada masalah. Ketiganya dinilai sudah memiliki komunikasi politik yang baik dan membangun kerja sama dengan penegak hukum yang lain.

"Bagi kami, ketiganya tidak ada masalah. Mereka sudah membangun komunikasi politik yang baik dan bekerja sama dengan penegak hukum yang lain," tutur Fadli.

(mdk/siw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
PPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024

PPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.

Baca Selengkapnya
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya