KIH minta Puan Maharani pilih satu, jadi menteri atau anggota DPR

Merdeka.com - Jaringan mahasiswa Kaukus Indonesia Hebat (KIH) mendatangi kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Mereka mempertanyakan status ganda Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang diketahui juga belum mundur sebagai anggota DPR.

Bagi KIH, status ganda Menko Puan memperlihatkan kurangnya ketaatan sebagai pejabat publik. Hal itu tentu saja bertolakbelakang dengan jargon revolusi mental.

"Pak Presiden Jokowi kerap umbar jargon revolusi mental. Seharusnya, Mbak Puan juga harus menjalankan revolusi mental dengan mempraktikkan etika yang baik. Yaitu memilih jadi menteri atau anggota DPR," ujar salah seorang peserta unjuk rasa Kaiki Muhammad Desa (23) dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, di depan DPP PDIP.

Lanjut dia, meski Puan merupakan anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, seharusnya Puan harus memahami dan mengikuti aturan yang ada.

"Revolusi mental harus dijalankan. Walaupun anak ketum secara etika harus punya pilihan. Dia membuat bingung masyarakat. Pilih salah satu. Senayan, atau Menko PMK," lanjut dia.

Diketahui, selain Puan yang belum resmi melepaskan keanggotaannya sebagai Anggota DPR, juga terdapat dua kader PDIP lainnya yang belum mundur dari DPR yakni Mendagri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Tapi Pak Tjahjo dan Pak Pramono sudah melayangkan surat pribadi. Secara etika itu sudah baik. Tapi Bu Puan kami dengar belum ada," tandas dia.