Khofifah: NU tidak pecah tetapi ada kritikan atas muktamar

Merdeka.com - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-33 di Jombang, Jawa Timur masih menyisakan sejumlah persoalan. Sejumlah kiai mengklaim hasil muktamar tidak sah karena menabrak aturan AD/ART.

Ketua Badan Otonom (Banon) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa di Batu, Jawa Timur membantah adanya perpecahan di tubuh NU. Tetapi yang terjadi adalah sikap kritis sebagian warga NU yang menuntut kejelasan proses Muktamar dan hasilnya.

"Siapa bilang NU pecah, yang terjadi sekarang ini ada pengkritisan dari sebagian kader karena ada ketidaksetaraan perlakuan," kata Khofifah di sela Kongres Anak Indonesia (KAI) di Batu, Jawa Timur, Jumat (7/8).

Khofifah mengajak semua pihak harus menghormati sikap tersebut, karena demokrasi telah lama tumbuh di dalam NU. Suara Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selama ini telah membangun kebesaran NU.

"Jangan sampai suara cabang-cabang itu tidak menjadi inspirasi strategis bagi kebesaran NU lagi. Mereka harus didengarkan aspirasinya," katanya.

Terkait sikap KH Hasyim Muzadi yang menyatakan PB NU dalam posisi vakum, Khofifah menanggapi dengan tersenyum. Pihaknya menceritakan proses Muktamar yang kemudian memunculkan perdebatan, yang kemudian disikapi oleh Hasyim Muzadi.

"Saat itu memang muncul koreksi dari proses Muktamar, ada pro dan kontra terkait tata tertib persidangan hingga terjadi deadlock," tegasnya.

Gus Mus yang masih Rois Aam saat itu menyarankan untuk kembali pada Tatib dan disepakati oleh peserta sidang. Namun disayangkan ada skenario di luar peran Gus Mus sebagai Rois Aam.

"Saat itu ada Komisi Organisasi dan ada Komisi Tanfidz yang dipisah, tidak pernah terjadi sebelumnya. Komisi Tadfidz saat itu sepakat Ahwa diterapkan setelah Muktamar ke-33, tetapi Komisi Organisasi memutuskan Ahwa diterapkan dalam Muktamar yang sekarang," urainya.

Setelah sore diputuskan oleh Komisi Organisasi, tiba-tiba muncul sembilan nama sebagai anggota Ahwa. Nama-nama itu muncul tampa melalui proses yang jelas.

"Tidak diketahui mengapa Ahwa berjumlah 9, tidak 12 atau berapa? Bagaimana pengusulannya, kenapa yang bersangkutan bisa masuk menjadi anggota Ahwa. Hal itu yang banyak dipertanyakan," urainya.

Sebagai organisasi besar, NU harus tertib organisasi dengan mekanisme yang jelas. Jika proses itu tidak dilalui secara baik dan benar, yang terjadi munculnya banyak pihak yang tidak puas.