Ketua Satgas Minta Pejabat Tak Beda Narasi dengan Presiden Soal Larangan Mudik
Merdeka.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, bahwa larangan mudik adalah keputusan tunggal Presiden Jokowi. Doni meminta pejabat lain tidak boleh membuat penafsiran sendiri soal larangan mudik.
"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi," katanya di akun sekretariat presiden, Senin (3/5).
Menurutnya, keputusan larangan mudik diambil setelah pemerintah mengambil berbagai pertimbangan. Kemudian, mengkaji data-data selama satu tahun terakhir.
"Bapak presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik yaitu dilarang mudik dan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir," jelasnya.
Doni berharap, seluruh komponen bangsa mematuhi komando Presiden Jokowi untuk melarang mudik. Dia bilang, bila pemerintah telat mengumumkan larangan mudik maka kasus Covid-19 akan tinggi.
"Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini karena apa? karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumunan maka akan tejradi peningkatan kasus 93 persen diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca SelengkapnyaHak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSeorang pria tua berusia 80 tahun sukses mencuri perhatian. Awalnya, kakek tua itu tengah berusaha menyeberang jalan raya.
Baca Selengkapnya