Ketua Pemuda Muhammadiyah kritik pemberantasan korupsi di 3 tahun pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti upaya pemberantasan korupsi di tiga tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, upaya pelemahan pemberantasan korupsi sebenarnya datang di Presiden itu sendiri.

"Epicentrumnya pelemahan pemberantasan korupsi berasal dari kantor Presiden sendiri. Itu kelihatan sekali," kata Dahnil dalam Diskusi catatan akhir tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti-Korupsi Pemerintahan Jokowi di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Hal itu, kata Dahnil, terlihat dari beberapa penilaian. Mulai dari kriminalisasi aktivis anti-korupsi dan juga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak terkena kasus pidana.

"Mulai dari upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi yang dilakukan polisi dan seterusnya. Mulai dari Bambang Widjojanto, Samad, Novel, masif dilakukan ketika KPK pada jilid sebelumnya berusaha melakukan penindakan korupsi pada pihak berwajib," ujarnya.

Pelemahan KPK juga muncul saat ada pergantian ketua KPK Abraham Samad dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Dia melihat ada semacam politik strategi kuda troya terhadap KPK.

"Bagi saya melihat perjalanan pemberantasan korupsi ketika Samad dan Bambang Widjojanto digantikan Plt. Di situ kemudian praktik kuda troya pelemahan KPK dilakukan. Plt yang baru ditunjuk Istana bagi saya menunjukkan praktik kuda troya melakukan pelemahan demorasilasi dari dalam," paparnya.

"Praktik rekrutmen penunjukan yang sama. Jelas operasi terpimpin. Jelas dari Istana. Ini epicentrum pelemahan yang hari ini dirasakan," lanjut Dahnil.

Setelah strategi kuda troya pada KPK, tambah Dahnil, pemerintah juga melakukan upaya pelemahan melalui upaya politik. Seperti pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK.

"Ketika kuda troya sukses lakukan pelemahan dari dalam, kemudian ada demokrasi. Kemudian kasus Novel. Ada agenda gerakan politik masif melalui Pansus. Secara otomatis KPK mengalami demokratisasi penurunan kepercayaan publik yang masif," tandasnya.

Kemudian Dahnil juga menilai komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi cenderung parah. "Jokowi, komitmen pemberantasan korupsi hari ini ada di posisi parah," tutupnya.