Merdeka.com - Ketua Pansus revisi undang-undang antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan bahwa pemerintah sudah satu suara terkait definisi terorisme soal adanya kandungan motif politik.

Dia menjelaskan hanya pihak Densus 88 Antiteror yang tak setuju terkait adanya motif politik dalam definisi terorisme. Padahal, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah setuju.

"Makanya kita heran kalau kemudian dalam rapat Pansus itu pihak Densus menolak. Ada apa? Kita kan tidak ingin kembali terjadi era subversif. karena tidak ada batasan yang valid bisa ditarik sana sini akhirnya yang menetapkan seseorang teroris atau bukan itu bukan hukum, tapi adalah subjektif dari aparat di lapangan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Selain Kapolri, pria yang akrab disapa Romo ini menjelaskan dirinya memiliki surat rumusan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang poin dasarnya sepakat bahwa definisi terorisme itu selain ada tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menjatuhkan korban, merusak objek vital yang strategis, mengancam keamanan negara dan mempunyai tujuan politik.

"Ini di sini lengkap Kapolri, Panglima TNI, Menhan, semua memuat unsur gangguan keamanan negara dan tujuan politik. Makanya kita heran Densus dalam rapat tersebut enggak setuju," ujarnya.

Politikus Gerindra ini menambahkan alasan Densus 88 tak setuju dengan adanya motif politik karena dapat mempersempit ruang gerak menindak teroris. Namun, Romo khawatir bila motif politik tidak terkandung dalam definisi teroris, penegak hukum bisa subyektif menentukan seseorang tersebut teroris atau bukan. Maka dari itu perlu payung hukum yang kuat supaya aparat tak sewenang-wenang.

"Katanya itu bisa mempersempit ruang gerak. mempersempit apa? kalau kemudian tidak bisa bebas menangkap ya memang harus tidak bebas. Karena di negara hukum aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Karena itu kita ingin memberikan kewenangan itu lewat hukum," imbuhnya.

"Dan itu yang tidak kita inginkan. Karena itu kita ingin ketat, bahwa definisi terorisme selain ada tindak kejahatan, ada ketakutan masif, bisa menimbulkan korban dan bisa merusak objek vital strategis harus ada unsur mengganggu keamanan negara dan punya tujuan politik, tanpa itu seseorang tidak bisa disebut teroris," sambungnya.

Seperti diketahui, pembahasan terkait definisi terorisme ialah mengenai mencantumkan adanya unsur motif politik dan ideologi.