Ketua OJK usai Rapat Bareng Presiden: Kami akan Lebih Masif Berantas Pinjol Ilegal
Merdeka.com - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pemerintah akan berupaya untuk memberikan efek jera serta sanksi kepada pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab, kata dia, kini banyak masyarakat yang terjebak pinjol berbunga tinggi dengan cara penagihan yang di luar etika.
Saat ini, Wimboh mengatakan ada 107 pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK. Sehingga, masyarakat diminta untuk betul-betul teliti dalam memilih pinjol yang legal.
"Tinggal gimana yang (pinjol) tidak terdaftar ini ada efek jera, agar ada sanksinya dan diproses secara hukum," kata Wimboh kepada wartawan usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10).
Dia mengatakan OJK bersama Kapolri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri UMKM telah memiliki kesepakatan untuk memberantas semua pinjol yang ilegal. Salah satunya, dengan menutup platform pinjol ilegal.
"Ini bekerja sama diantaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun. Mau koperasi, mau payment, mau peer2peer semua sama," ujarnya.
"Untuk itu pemberatasan segera dan masih jadi agenda kita bersama terutama OJK, Pak Kapolri, dan Pak Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak kepada tawaran-tawaram pinjaman-pinjaman yang oleh pinjol ilegal," sambung Wimboh.
Sementara itu, dia memastikan OJK akan mendorong pinjaman online yang legal agar memberikan pelayanan lebih baik, bunga lebih murah, dan memperbaiki cara penagihan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan koordinasi antar lembaga.
"Jadi kami akan lebih masif melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjol yang sudah terdaftar di OJK," jelas Wimboh.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat soal tindak pidana keuangan hingga pinjaman online atau pinjol dengan bunga yang mencekik. Dia pun meminta agar pinjaman online dikawal dengan baik.
"Saya mendengar masyarakat bawah tertipu oleh bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, ini harus dikawal sebab agar perekonomian tumbuh sehat," tutur Jokowi saat memberikan keynote speech dalam acara OJK Virtual Innovation Day, Senin (11/10).
Reporter: Lisza EgehamSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaPinjol Masih Meresahkan Masyarakat Usai Bunga Diturunkan, Benarkah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan bunga.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK Perintahkan Perbankan Blokir 4.000 Rekening Terkait Judi Online
Apabila ditemukan adanya pergerakan yang tidak wajar ataupun mencurigakan, maka bank wajib melaporkan ke PPATK.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaBuntut Pantun Sindir Jokowi, Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi
Butet dinilai menghina Presiden Jokowi saat membacakan pantun di kampanye Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya