Ketua MPR sebut musyawarah mufakat sulit diterapkan di Indonesia
Merdeka.com - Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan sulitnya musyawarah mufakat terjadi di Indonesia. Padahal, musyawarah adalah intisari dari sila ke empat dalam Pancasila.
"Intisari Pancasila itu musyawarah mufakat dan gotong royong. Tapi zaman sekarang musyawarah mufakat dianggap enggak demokratis," ujar Zulkifli saat membuka Press Gathering MPR di Hotel Grand Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/5).
Dia mengaku turut merasakan sulitnya musyawarah mufakat. Hal tersebut terjadi saat bertarung dengan Hatta Rajasa memperebutkan posisi Ketua Umum PAN di Kongres ke-IV beberapa waktu lalu.
Saat itu, banyak kalangan yang menyebut proses pemilihan ketua umum PAN berlangsung sangat demokratis. Padahal, yang terjadi, dia mengakui terjadi saling gesekan antara kedua pendukung yang cukup sengit.
"Orang-orang tahunya demokratis, padahal ada yang ribut-ribut. Namanya bertarung pasti luka," katanya.
Atas dasar ini pula, melalui MPR yang dipimpinnya, dia ingin menjadikan demokrasi lebih bermartabat dan beretika. Sehingga demokrasi dapat menyejahterakan rakyat.
"Sejak tahun 1998, roh kebangsaan mulai hilang, ini tugas kita, bukan MPR saja menjadikan empat konsensus dasar, atau empat pilar MPR hanya sebatas retorika, janji-janji kebangsaan, tapi menjadi perilaku dan kebudayaan kita sehari-hari," tukasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada akhir acara debat cawapres, Mahfud sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberinya mandat sebagai Menkopolhukam.
Baca SelengkapnyaMunir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPara purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnya