Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR nilai wajar Komisi III mencecar pertanyaan ke KPK

Ketua MPR nilai wajar Komisi III mencecar pertanyaan ke KPK Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ©2017 Merdeka.com/Anisyah Yusepa

Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai wajar seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi III kepada pimpinan KPK dalam rapat kerja Senin (11/9) malam. Sebab pertanyaan yang diajukan sebagai bentuk pengawasan.

Namun, Zulkifli menegaskan, tidak ingin jika DPR melucuti atau membekukan lembaga anti rasuah itu.

"Yang kita tidak setuju kalau ada agenda untuk membekukan KPK, kalau ada untuk menggerogoti kewenangannya penyidik, kemudian penuntutan, pencegahan tentu kita tolak," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam raker malam tadi, sejumlah anggota Pansus angket KPK ditugaskan ke Komisi III untuk menanyakan beberapa temuan mereka terkait penyimpangan kinerja KPK.

Sebut saja, Arteria Dahlan, John Kennedy Aziz dan Muhammad Misbakhun. Zulkifli melihat bawah kendali operasi (BKO) anggota dari Pansus ke Komisi III diperbolehkan.

"Oh ya kan enggak apa-apa, boleh kan. Jadi ginilah kalau sidang itu kan biasa, demokrasi itu kan keras, protes kan biasa. Memang begitu, kadang-kadang ada yang naik meja kan tidak apa-apa tapi yang jelas yang tidak boleh ada keinginan untuk bekukan KPK," tegasnya.

Kendati demikian, Ketua MPR ini mengingatkan agar Pansus tidak 'menyerang' KPK karena lembaga anti rasuah itu tengah menangani kasus besar seperti e-KTP. Jika hal itu terjadi, maka Pansus dan DPR akan kehilangan simpati dari masyarakat.

"Ya memang saya kira jangan sampai ada kesan KPK ini diserang bertubi-tubi ya karena menangani kasus-kasus besar itu jangan sampai di publik," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya