Ketua KPK dianggap berpotensi tersandera dalam kasus e-KTP

Merdeka.com - Pimpinan DPR sempat merasa aneh atas kasus korupsi proyek e-KTP di masa kepemimpinan Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebab, pada era ini proyek itu dianggap terindikasi korupsi. Agus dianggap telah tersandera dalam pusaran politik.

Kondisi ini dilihat Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Dalam keterangannya, dia menyebut KPK diduga kerap dijadikan alat demi tujuan politis. Bahkan dalam kasus proyek e-KTP, nama Agus juga kerap disebut. Sebab, sebelumnya dia ikut memberikan rekomendasi atas proyek tersebut ketika menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sehingga ada dugaan bahwa tiap pergantian pimpinan KPK, berbeda juga kasus diusungnya. "Agus pun akan disandera, karena kalau rekomendasi dia, dia yang awasi juga," kata Pangi, Rabu (17/5). "Begitu pengurus (pimpinan KPK) berganti, kok ceritanya sudah beda," tambahnya.

Untuk itu, dia menambahkan, seharusnya tidak ada temuan korupsi dalam kasus korupsi e-KTP. Karena proyek pemerintah tersebut juga diawasi KPK. "Semua orang sudah paham bagaimana tindakan koruptif yang sebetulnya melibatkan banyak orang, cuma tidak sampai di situ, ada kondisi yang menginginkan menambah bargaining politik sandera-menyandera, ada kepentingan lain yang menempel diproses e-KTP ini," ujarnya.

Menurut Pangi, jumlah anggaran kasus korupsi proyek e-KTP tidak sebesar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski begitu, segi pemberitaan kasus e-KTP justru lebih menarik dan besar.

"Kasus e-KTP betul-betul massif, sangat santer kedengarannya, luar biasa, dan menyandera banyak politisi dan pejabat tinggi negara lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah tiba-tiba meminta Agus mundur dari jabatannya. Fahri meyakini ada peran Agus saat proyek e-KTP berjalan.

Fahri mengkhawatirkan keberadaan Agus di lembaga antirasuah itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Diyakini pengusutan mega korupsi itu akan panjang karena melibatkan eksekutif, legislatif, BUMN dan pihak swasta. "Saya meminta Agus Rahardjo mengundurkan diri dari KPK," kata Fahri, pada pertengahan Maret lalu.

Fahri melihat kepentingan Agus terlihat dalam proyek memakan anggaran negara Rp 5,9 triliun itu. Saat audit BPK tahun 2012, 2013 dan 2014, menyebut proyek e-KTP bersih dari korupsi. Namun, saat Agus duduk di pucuk pimpinan KPK, proyek itu dianggap terindikasi korupsi.

"Dalam hal ini kepentingan Agus Rahardjo sangat tampak karena setelah audit BPK menyatakan kasus ini bersih, begitu Agus Rahardjo jadi ketua KPK lalu ini dijadikan kasus korupsi," tegasnya.

Peran Agus, kata Fahri, tak sampai di situ. Berdasarkan informasi didapatnya, Agus juga berperan memperkenalkan perusahaan peserta tender e-KTP ke mantan Mendagri Gamawan Fauzi.