Merdeka.com - Ketua KPK Abraham Samad mengakui banyak kasus korupsi terjadi di daerah. Tak tanggung-tanggung, kepala daerah seperti bupati, wali kota dan gubernur menjadi tersangka korupsi di KPK.

Untuk menangani hal tersebut, wacana pembentukan densus antikorupsi muncul. Abraham menanggapi, pihaknya mau saja mendirikan hal itu, namun semua itu tergantung dari pemerintah dan DPR.

"Itu tergantung eksekutif dan legislatif, karena menyangkut anggaran dan infrastruktur. Kalau KPK maunya kalau ada 34 provinsi itu lebih bagus. Pertanyaannya mau tidak eksekutif dan legislatif menyediakan sarana dan prasarananya. Mau siapkan anggaran ga," ujar Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut Abraham pembicaraan antar lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan tersirat seperti tidak menginginkan dibentuknya densus antikorupsi. Maka itu, pihaknya hanya meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lain untuk memberantas korupsi.

"Ga ada pembentukan desus. Jadi polri tidak ingin membentuk densus yang ingin dioptimalkan itu adalah Bareskrim," pungkasnya.