Ketua Komisi VIII DPR sebut ada muatan politis Ahok di Kalijodo

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay melihat relokasi kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta bermuatan politis. Pasalnya, relokasi ini gencar dilakukan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu sudah beberapa tahun memimpin DKI. Mengapa baru menjelang pilkada baru melakukan penertiban? Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya?," kata Saleh dalam pesan tertulis kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (20/2).

"Ada dugaan bahwa penutupan lokalisasi itu sarat dengan muatan politis, terutama menjelang pilkada DKI. Kalau itu betul, tentu niat baik yang ada sedikit tercemar," lanjut dia.

Sejauh ini, kata Saleh Pemprov DKI menyatakan lokasi Kalijodo milik Pemda dan diperuntukkan untuk lahan hijau. Jika betul lahan itu milik Pemda, tentu sangat beralasan jika Pemda mengembalikan lokasi diperuntukkan sebagaimana mestinya.

"Masalahnya, saat ini ada masyarakat yang sejak awal merasa memiliki lahan di lokasi itu. Tentu itu perlu diperjelas sebelum dilakukan eksekusi," ujarnya.

Kendati demikian, tambah Saleh tindakan tegas untuk menertibkan lokalisasi prostitusi, perlu diapresiasi. Namun yang jadi prioritas relokasi jangan hanya Kalijodo melainkan beberapa kawasan lain di Jakarta yang dinilai poros prostitusi.

"Tentu lokalisasi yang perlu ditutup tidak hanya yang ada di Kalijodo, tetapi juga di tempat-tempat lain. Dengan begitu, masyarakat bebas dari kekhawatiran dan rasa was-was," tutup dia.