Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Imigrasi tengah mendapat sorotan tajam. Terutama setelah memberikan informasi tidak valid terkait keberadaan Politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

Pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyebut Harun Masiku tercatat bertolak ke luar negeri pada 6 Januari 2020 dan belum kembali. Setelah media menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mendapat keterangan dari istri Harun bahwa suaminya sudah berada di Indonesia, pihak Imigrasi buru-buru meralat informasi awal yang disampaikan.

Pada 22 Januari 2020, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie menyatakan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Ronny berdalih ada kesalahan teknis. Terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

Rangkaian peristiwa ini dipandang sebagai upaya mengaburkan fakta yang dilakukan pihak Kemenkumham. Herman Hery, Ketua Komisi III atau komisi hukum, membela Ditjen Imigrasi. Menurutnya, siapa pun bisa menuduh Menkumham Yasonna Laoly berkonflik kepentingan dalam menangani kasus tersebut. Apalagi Yasonna berasal dari PDI Perjuangan. Partai yang sama dengan Harun.

"Ya zaman now, siapapun boleh menuduh apa saja. Saya dengar begitu sebetulnya merinding juga, karena pak Menteri temen saya separtai lagi. Kalau saya salah ngomong nanti saya dibully," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/1).

Dinilai Masuk Akal

Politikus PDIP itu menilai, alasan teknis yang diberikan Ditjen Imigrasi terkait keberadaan Harun Masiku adalah hal wajar. Dia menyebut sistem IT di kementerian memang banyak kelemahan.

"Kita fair saja, profesional. Pertama sistem dalam kelembagaan itu, saya 15 tahun bekerja sama dengan Kemenkum HAM, meskipun sudah berkali-kali berganti menteri, memang sistem kelembagaan ada banyak kelemahan. Mulai dari SDM sampai sistem informasi atau teknologi," jelasnya.

Karena itu, dia menilai alasan Ditjen imigrasi terkait keberadaan Harun cukup masuk akal.

"Saya baca sepintas dirjen imigrasi mengatakan teknologi baru diinstall sehingga ada informasi yang salah, saya masuk akal betul, bahwa kalau barang untuk mengakses mengedit bisa sekian hari," katanya.

Rencananya awal Februari Komisi III akan memanggil Menkumham, termasuk dalam agenda rapat itu adalah membahas kasus Harun dan Ditjen Imigrasi.

"Bahwa seperti tadi yang dikatakan ada kesengajaan, itu hanya Tuhan yang tahu. Dalam fungsi pengawasan, kita akan raker dengan Menkumham dan Imigrasi hal ini jadi pokok dan pertanyaan dan pembahasan kami, kami akan minta buka saja di Komisi III terbuka, apa sebetulnya. Bahwa ada dugaan kesengajaan menyembunyikan dan lain-lain konflik of interest biarlah rakyat yang menilai," jelasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com