Ketua DPRD semprot Kepala Dinas yang tidur saat paripurna
Merdeka.com - Ketua DPRD Nur Syafriadi menegur sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Pasalnya, para kepala dinas ini tertidur saat mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kepri 2013.
"Saya harap para kepala dinas tidak tidur dan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2013," ujar Nur saat memimpin paripurna di Gedung DPRD Kepri seperti dilansir dari Antara, Senin (26/11).
Nur juga menyindir para kepala dinas bisa tertidur karena lampu yang menerangi ruangan tergolong kurang terang. "Mungkin karena penerangannya kurang dan sedikit remang-remang seperti ruangan karaoke, sehingga enak untuk tidur," ucapnya menyindir.
Mendengar sindiran itu, sejumlah anggota DPRD Kepri yang hadir tampak tertawa. "Wah, baru keluar dari ruangan karaoke sepertinya nih," celetuk angggota dewan yang lain.
Hal itu sontak membuat para kepala dinas tersipu malu. Mereka merasa tersindir dengan omongan Nur serta pandangan mata para peserta paripurna yang lain.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 yang berlokasi di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghormati capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mencoba latihan blusukan.
Baca SelengkapnyaMU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya