Merdeka.com - Kasus video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial (Kemensos) masih berlanjut. Amon diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Enny Anggrek ke Bareskrim Polri.

"Tujuannya saya ke Mabes Polri untuk melapor video viral yg dilakukan bapak Bupati Alor, yang mana telah permalukan kami dalam hal ini Ibu Mensos, saya sebagai Ketua DPRD, maupun dua staf Kemensos," kata Enny saat ditemui wartawan, Kamis (17/6).

Dalam video yang beredar di media sosial, Bupati Amon Djobo memarahi dua staf Kemensos karena kesal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin di Alor dan bantuan untuk korban bencana tidak melalui pemerintah daerah.

Enny melanjutkan, dia melaporkan Amon, karena aksi marah-marah yang dilakukan Bupati Alor tersebut terhadap dua staf Kemensos turut mencemarkan nama baik, fitnah, maupun pernyataan hoaks.

"Ini sangat malu dan kata-katanya sangat jorok, apalgi kita orang NTT pasti semua tahu dengan bahasa makiannya itu sangat memalukan kaum perempuan," ujarnya.

Enny pun mengklaim bila pengaduan yang akan diajukan itu juga telah mendapatkan dukungan masyarakat. Karena dampak dari video yang viral tersebut turut memunculkan dorongan dari masyarakat agar sang bupati diproses secara hukum, akibat timbulkan keresahan.

"Seperti ada kejadian mahasiswa di Jogja lagi ujian bilang dari Kabupaten Alor, itu dihura atau sinis sama teman-teman, sehingga orang tuanya datang ke saya menyampaikan anak saya lagi depresi, stres, karena dibilang skripsinya pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Alor," sebutnya.

"Karena kondisi seorang pejabat negara dengan ketulusan hati untuk memberikan bantuan bencana Seroja, Kabupaten Alor NTT, kok dihina, dimaki dan diancam. Ini sesuatu yang tidak diduga dan kejadian berulang-ulang, dan Saya tanggal 10 Februari didemo atas perintah Bupati Alor. Itu masalahnya sudah saya lapor ke Polda NTT," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam video berdurasi 3.09 menit, tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.

Amon menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah. "Jangan pakai politik-politik model begitu," kata Amon dalam video itu.

Menurut Amon, Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah. Dia mempertanyakan alasan program pemerintah diberikan kepada Ketua DPRD Alor. Dalam video itu, Amon juga mengumpat Tri Rismaharini. Dia bahkan membandingkannya dengan, Khofifah Indar Parawansa, yang juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Saat dikonfirmasi wartawan, Amon membenarkan kejadian itu. Dia menceritakan, pegawai Kementerian Sosial yang dia marahi datang untuk melaporkan bahwa mereka membawa bantuan bagi korban meninggal akibat badai Seroja, jumlahnya Rp 15 juta per orang.

Amon menyuruh mereka untuk membawa bantuan itu ke Ketua DPRD Alor, tidak usah melalui pemerintah daerah. "Itu saya marah, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial nah lu pi bagi sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau pu menteri omong dengan Presiden bahwa bantuan kasi ke Ketua DPRD, pi di sana sudah to bikin apa ke kami, nanti pemerintah pusat pikirnya kami gubernur dan bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak urus manusia, saya tiap hari di lapangan kok. Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik kita kerja ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik," jelas Amon.

Dia mengaku tidak tahu siapa yang merekam kejadian itu, karena dia sedang emosi. "Kejadian itu sekitar dua atau tiga bulan yang lalu, siapa yang video saya tidak tau, biar dong yang baku tanggung jawab di situ," ujarnya.

Menurut Amon, selama ini bantuan diberikan melalui Ketua DPRD Alor. Penyaluran seperti apa tidak pernah dilaporkan ke pemerintah daerah.

"Selama ini dia kasi di ketua DPRD dan tidak pernah melaporkan kepada kami pemerintah daerah. Yang ada pada kami itu bantuan-bantuan apakah dari pemerintah pusat, paguyuban-paguyuban, dari LSM, dari badan-badan kemanusiaan itulah yang ada pada kami dan kami catat itu di BPBD. Bantuan-bantuan seperti PKH tidak pernah lewat kami pemerintah. Menteri juga laporkan kepada Presiden bahwa dia kasi bantuan ke Ketua DPRD dan tidak laporkan ke kami sini, nanti ada masalah siapa yang tangung jawab? Saya minta BPK dan Kejaksaan Tinggi untuk periksa bantuan-bantuan ini, karena ini bantuan kemanusiaan, kalo bantuan itu dari politik saya tidak campur tangan," ujarnya.