Ketua DPR Sebut Masih Banyak Rincian Pembangunan IKN yang Harus Dibahas

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, masih banyak rincian yang harus dibahas dan dikerjakan dalam rangka perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Puan meminta pemerintah untuk mengerjakan rincian IKN dengan seksama. Yaitu terkait masalah anggaran, pembangunan dan proses transisi aparatur sipil negara ke ibu kota baru.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ujar Puan saat meninjau lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/2).

Puan meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN. Menurutnya perlu sinergi dan koordinasi seluruh unsur, dari elemen eksekutif juga legislatif. Jangan diputuskan satu pihak saja.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," ujar mantan Menko PMK ini.

Dalam meninjau IKN Nusantara pada Rabu (16/2), Puan ditemani Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Puan menyatakan dukungannya kepada pemerintah membangun ibu kota baru. Menurutnya, IKN sebagai kebutuhan untuk menyambut era baru kemajuan Indonesia.

"Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat," jelas politikus PDIP ini.

Puan mendapatkan penjelasan, dalam pembangunan IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan menjadi prioritas pembangunan. PUPR memastikan status tanah di lokasi KIPP IKN sudah selesai.

Di titik nol IKN, akan dibangun kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Termasuk Gedung DPR RI akan dibangun di titik nol. Pembangunan itu akan dimulai pada semester dua tahun 2022.

"Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," ujar Puan.

Sementara itu, Kemenkeu menjelaskan kepada Puan bahwa pemerintah menggunakan dana APBN untuk membangun KIPP. Jumlahnya ditentukan tahun ini. Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR terkait anggaran ibu kota baru.

"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap," tutur Puan.

Puan juga meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN. Dijelaskan Panglima TNI kepada Puan bahwa TNI akan menghadirkan Kodam baru serta perangkat penunjang keamanan di IKN. TNI akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8000 hektar.

Puan juga bicara pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru. Hal ini agar pembangunan di Indonesia tidak Jawa sentris.

"Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya," kata Puan.