Ketua DPR ragukan lembaga penyebut Indonesia gagal

Merdeka.com - Menurut The Fund for Peace dari situs resmi mereka Indonesia menempati urutan ke-63 dalam Indeks Negara Gagal. Namun The Fund for Peace diragukan kredibilitasnya.

"Akreditasi lembaga tersebut perlu dipertanyakan," ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6).

Menurut Marzuki hasil yang dirilis oleh The Fund for Peace kontradiksi dengan kenyataan yang ada. Menurutnya banyak negara yang menaruh hormat dengan Indonesia karena mampu mengatasi krisis.

"Justru aneh kalau ada yang bilang kita gagal. Banyak pemimpin dunia datang ke Indonesia, ada yang belum pernah seperti Portugal dan lain-lain ingin menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia," terangnya.

Indonesia menempati urutan ke-63 dalam Indeks Negara Gagal. Data ini edisi kedelapan dikeluarkan The Fund for Peace dari situs resmi mereka. Indeks Negara Gagal ini ditentukan lewat 12 indikator dan 100 subindikator, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Setiap indikator bernilai 1-10 lewat analisa jutaan dokumen publik dan data kuantitatif lain. Seluruhnya dinilai oleh analis terbaik dunia. Semakin tinggi posisi dalam indeks itu, negara itu menuju kehancuran.

Peringkat pertama diraih Somalia. Situasi di sana memang seperti tanpa aturan. Pelanggaran hukum meluas, terorisme, pemerintah tidak efektif, pemberontakan, kejahatan, serangan bajak laut, dan perang saudara membuat negara ini menghitung waktu kehancurannya. Posisi terakhir ditempati Finlandia. Negara ini mempunyai pelayanan publik baik, penegakan hukum, serta ekonomi kuat.

Indonesia berada di urutan ke-63 dari 178 negara. Posisi ini turun satu peringkat ketimbang indeks tahun lalu. Itu artinya keadaan Indonesia semakin buruk. Negara dinilai makin gagal.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157), Indonesia unggul dibanding Myanmar (21), Timor Leste (28), Kamboja (37), Laos (48), dan Filipina (56).

Penghormatan atas hak asasi manusia, kestabilan politik, dan penegakan supremasi hukum menjadi indikator paling kuat ketimbang kestabilan ekonomi dan sosial. (mdk/hhw)