Ketua DPR minta penjelasan Fraksi PDIP soal kasus Masinton
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin akan menemui Fraksi PDIP untuk meminta penjelasan kasus dugaan penganiayaan yang menyeret, Masinton Pasaribu. Masinton dituding telah menganiaya staf ahlinya, Dita Aditya (27).
"Saya mau ketemu fraksi PDIP, saya mau dapat penjelasan bagaimana biar saya tahu duduk soalnya," kata Ade Komarudin di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).
Akom, demikian dia disapa, mengaku baru mengetahui kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Masinton tersebut saat mendengar informasi dari wartawan.
"Belum dapat laporan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) aja belum," ungkapnya.
Ditanya terkait sanksi yang bakal dilayangkan DPR terhadap Masinton jika terbukti menganiaya Dita, Akom enggan berspekulasi. Menurutnya proses hukum masih berjalan.
Bersalah atau tidak akan dibuktikan berdasarkan proses hukum. Bila bersalah, lanjut Akom, dirinya akan memberikan saksi yang sebanding berdasarkan aturan main di DPR.
"Jangan buru_buru, aduh main pecat-pecat saja," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya