Ketua DPR minta Menteri Jonan tegas terhadap Lion Air
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto meminta agar Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan masalah refund kepada penumpang Lion Air yang mengalami delay. Setya mengatakan, Menteri perhubungan Ignasius Jonan juga harus melakukan evaluasi untuk memanggil manajemen dari pihak Lion Air.
"Saya harap Pak Jonan sesegera mungkin mengadakan evaluasi kepada manajemen Lion Air. Karena hak-hak masyarakat mendapatkan kembali uang tiketnya," kata Setya di Gedung DPR, Senin (23/2).
Setya mengatakan, masalah delay berjam-jam yang terjadi pada maskapai Lion Air adalah masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu Menhub harus mengambil tindakan tegas agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.
"Ini kan memang sering terjadi. Untuk itu Pak Jonan harus ambil sikap tegas. Biar tidak terulang masalah seperti ini," paparnya.
Dia juga berharap, Jonan membekukan izin terbang Lion Air, hingga pihak Lion Air bertanggungjawab kepada para penumpang.
"Soal izin saya percayakan kepada pihak kementerian untuk bertindak serius," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam sepekan 3 pesawat Lion Air tujuan Jeddah mengalihkan penerbangan ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaPesawat Lion Air tujuan Jeddah mengalihkan pendaratan ke Bandara Internasional Kualanamu, Senin (11/3) malam.
Baca SelengkapnyaMayoritas penghematan terjadi rendahnya bea masuk komponen di Batam sebagai free trade zone.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaAkibat erupsi Gunung Ruang, sejumlah penerbangan Lion Air Grup masih ditunda.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Daniel, pesawat yang diperbaiki bukan hanya milik Lion Air Group, dan dijamin bisa lebih hemat biaya.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya