Ketua DPR Minta Insentif Tenaga Kesehatan Segera Dibayarkan

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Dia meminta pemerintah daerah lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan.

"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19," tegas Puan, Jumat (30/7).

Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes. Selain itu, dia juga menerima sejumlah laporan, mulai dari potongan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

"Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka," ujarnya.

Puan menambahkan, insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurutnya, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 masih sangat minim jika dibandingkan pada 2020.

"Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," tegas politikus PDIP ini.

Puan pun mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah karena tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

"Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini," tegas Puan.