Merdeka.com - Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin, dalam proses pembahasan bersama pemerintah akan melibatkan masyarakat. DPR terbuka dengan masukan masyarakat umum.

"Targetnya adalah dibahas secepat-cepatnya dan pembahasan terbuka menampung masukan dari umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/1).

RUU TPKS akan dibahas bersama pemerintah setelah drafnya disahkan menjadi usulan inisiatif DPR RI. Puan meminta pemerintah sudah menyiapkan daftar Inventarisasi masalah (DIM). Agar bisa dibahas dalam waktu yang cepat.

"Sehingga akan sesuai dengan niat baik dan harapan kita semua ini akan bermanfaat ke depannya dan sebagai UU yang tidak cacat hukum," ujar politikus PDIP ini.

Sementara itu, alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU TPKS belum diputuskan. Hal ini perlu dibahas dahulu dalam rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat itu rencananya akan diagendakan pada pekan ini.

"Itu nanti akan kami sepakati dalam Bamus dalam minggu ini," ucap Puan.