Ketua DPR dukung Jokowi kontrol menteri gunakan anggaran

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komaruddin mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan seluruh menteri wajib bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Menurutnya, dengan demikian, dirjen, direktur, dan pejabat ke bawah hanya memberikan rincian. Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri.

Pria yang akrab disapa Akom ini menilai Presiden tak ingin lagi berpaku pada sistem money follow function. Selama ini, dengan sistem itu, anggaran kementerian dibagi berdasarkan jumlah unit kerja di kementerian itu.

Menurutnya, selain potensi uang negara hilang tanpa ada hasil, sistem lama itu berpotensi mengakibatkan program yang sebenarnya prioritas di sebuah kementerian jadi tak tergarap.

"Selain itu, dengan sistem baru yang didorong Presiden, maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," kata Akom, Jumat (12/2).

"Saya setuju bila rencana Presiden ini positif, dan sebuah langkah nyata efisiensi dan pengendalian anggaran," tambahnya.

Akom sepakat bila sistem baru itu akan bisa mengurangi potensi aparat birokrasi di bawah yang kerap menjadi 'raja-raja' kecil. Sebab dengan sistem lama, sebenarnya mereka yang mempunyai visi dan program, bukan pemimpin tertinggi, dalam hal ini menteri. Tetapi para bawahan yang berada di unit kerja.

"Dengan sistem baru, menteri memang harus bekerja dan membuat visi. Potensi korupsi pun bisa diminimalisasi karena birokrat bawah tak lagi dominan menguasai," katanya.