Ketua DPR desak BPK audit BI soal pelemahan Rupiah
Merdeka.com - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) masih saja terus melemah. Bahkan, nilai tukar Rupiah sudah menyentuh angka Rp 14,014 per USD.
Menanggapi hal ini, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan akan meminta Komisi XI DPR untuk memanggil Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga, kata dia, BPK dapat melakukan audit terhadap Bank Indonesia.
"Undang BPK mengajukan audit kepada BI menangani audit dengan cara PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)" kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).
Lewat hal ini, dia meyakini akan menjadi langkah investigasi guna mencari tahu asal muasal di balik nilai tukar rupiah yang terus melemah.
"Supaya bisa memberikan analisa lebih jelas kesiapan pada BI," tukasnya.
Diketahui, Head of Research NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada dalam risetnya mengatakan, sebenarnya laju USD kini mengalami pelemahan seiring keragu-raguan pelaku pasar terhadap kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunganya di September 2015. Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup untuk membuat laju Rupiah menguat.
"Justru kami melihat laju Rupiah kian terbenam dalam laut merah. Harapan akan dapat melambatnya pelemahan Rupiah pun tak terjadi seiring dengan tak kunjung meredanya pelemahan Rupiah," kata Reza di Jakarta.
Menurutnya, belum adanya sentimen positif yang dapat dijadikan amunisi bagi Rupiah untuk menguat membuat laju Rupiah terus melemah meski laju USD juga sedang melemah.
"Bahkan adanya rilis tujuh kebijakan BI terkait upaya menahan pelemahan nilai tukar Rupiah yang kami nilai cukup baik, ternyata hanya dianggap angin berlalu oleh pelaku pasar," tutupnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaPPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya