Ketua DPR dan MPR nilai penangkapan Bupati Cirebon akibat ongkos politik tinggi
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh tim penyidik KPK terkait kasus jual beli jabatan menandakan sistem demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Sebab, kata dia, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung digunakan saat ini membutuhkan biaya politik yang tinggi.
"Ya menurut saya yang harus dievaluasi sistem demokrasi kita," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin," imbuh politisi Partai Golkar ini.
Bamsoet menilai seharusnya sistem pemilihan di Indonesia bisa ditekankan pada sistem yang lebih elegan dan bisa mengurangi angka pemicu korupsi jabatan. Walaupun, dia masih menginginkan sistem pemilihan secara langsung.
"Di evaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," ujarnya.
Menurut dia, jika pemilihan dilakukan secara tidak langsung maka akan mengurangi angka korupsi. Alasannya, karena biaya politik menjadi lebih sedikit.
"Skalanya mungkin lebih kecil karena didiskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menilai OTT kepala daerah marak terjadi karena biaya politik yang tinggi. Terutama di pembiayaan saksi di TPS.
"Contoh saja yang saya selalu beri contoh kan lagi bahas soal saksi kan gitu. Pilgub jawa barat, jawa tengah, jawa timur saksinya Rp 100 ribu lah kan orang enggak boleh cari uang partainya uangnya dari mana? kan tetep bayar saksi," kata Zulkifli.
"Masalahnya ada yang ketauan ada yang tidak itu aja. Cobalah kalau semua bupati dipanggil semua sekarang coba cek seluruh DPRD, DPRD kota kabupaten uang ketok palu itu ada ya," ucapnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena diduga menerima suap jual-beli jabatan. Selain Sunjaya, lembaga antirasuah itu juga mengamankan 6 orang lainnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi
Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKetua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'
Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya