BPK laporkan 15 perusahaan tambang dan hutan ke KPK
Merdeka.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa melaporkan 15 perusahaan bidang pertambangan dan kehutanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan pelanggaran.
Masykur datang ke gedung KPK pagi hari ini. Namun dia mengaku cuma melaporkan hasil audit 15 perusahaan itu, bukan menyampaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Hambalang.
Menurut Ali, BPK pernah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran perusahaan-perusahaan tersebut. Hari ini, dia berencana menindaklanjuti soal langkah hukum apa yang bakal diambil KPK terkait laporan itu.
"Ada 15 perusahaan tambang yang menyalahi aturan. Baik menyalahi undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang kehutanan. Yang intinya adalah ada unsur potensi kerugian negara," kata Ali kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5).
Menurut Ali, 15 perusahaan itu melanggar beberapa ketentuan. Antara lain pelanggaran Izin Usaha Perkebunan dan PKP2B. Tetapi, saat ditanya perusahaan mana saja yang melakukan pelanggaran itu, dia menolak menjawabnya.
"Karena ini sedang proses, saya akan konsultasi dulu dengan KPK apakah ini boleh disebut atau tidak. Kan ini sedang proses pro yustisia," ujar Ali.
Ali pun enggan membeberkan berapa nilai potensi kerugian keuangan negara akibat pelanggaran itu. "Yang jelas ada kerugian negara. Nanti saya konsultasi dulu ya," lanjut Ali.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi di 27 Daerah Ini
Hari ini, sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari
Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaMenteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca Selengkapnya