Keterbukaan Pemerintah Tentang Pengadaan Vaksin Covid-19 Diapresiasi

Merdeka.com - Pemerintah menyampaikan akan adanya keterlambatan kedatangan 100 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan melakukan lobi pemerintah China agar dapat menutupi kekurangan vaksin tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengapresiasi, keterbukaan pemerintah yang mengungkapkan adanya keterlambatan datangnya vaksin Covid-19. Bahkan pemerintah tidak hanya tinggal diam, dan mengambil langkah cepat untuk mencari jalan keluar.

"Kejujuran pemerintah harus kita apresiasi dengan dukung mengikuti vaksinasi Covid-19. Karena pemerintah terus berusaha membangun herd immunity agar lekas keluar dari pandemi. Kita harus dukung vaksinasi ini," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/4).

Adanya embargo dari produsen vaksin, dia mengungkapkan, menunjukkan jika vaksin merupakan upaya paling tepat mencegah penyebaran Covid-19. Dan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang gencar melakukan vaksinasi terhadap warganya.

"Sekarang saja Indonesia berada di urutan delapan dari 60 negara tercepat yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi pemerintah memang tidak pernah main main untuk membebaskan masyarakat dari pandemi," ujarnya.

Selain itu, Endang menilai, Sentra Vaksinasi Bersama BUMN juga mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Bahkan, pusat vaksinasi tersebut mendapatkan sambutan baik dari masyarakat guna memberi daya dukung demi lancarnya program nasional vaksinasi Covid-19.

"Sentra Vaksinasi Bersama BUMN ini juga jadi program yang mendukung vaksinasi Covid-19, karena penyuntikan yang dilakukan di Gelora Bung Karno itu terbuka juga untuk masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk menutupi kekurangan stok vaksin Covid-19, pemerintah tengah melakukan lobi-lobi dengan China. Saat ini lobi di level menteri sudah dilakukan. Budi mengatakan, bakal ada pembicaraan tingkat tinggi antara kepala negara.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan, mereka membuka opportunity tapi memang harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (8/4).

"Kami merencanakan kalau bisa bapak presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi, karena kita ingin memastikan cadangan ini ada, sedang kami usahakan ke sana," imbuhnya.

Kekurangan stok vaksin Covid-19 ini akibat embargo vaksin AstraZeneca yang diproduksi India. Dampaknya ada sekitar 100 juta dosis yang meleset perencanaan pengadaan vaksin.

Budi mengatakan, untuk memenuhi stok tersebut dalam waktu dekat tidak banyak. Ada Sinovac dari China atau Pfizer dari Amerika Serikat.

Yang menjadi alternatif pilihan pemerintah adalah vaksin asal China karena terbukti paling konsisten dengan janji untuk memenuhi pengadaan vaksin tersebut.

"Kita datang dulu ke China karena mereka yang terbukti paling paling konsisten memenuhi janjinya, bisa gak tambah 100 juta, in case kalau ada apa-apa terjadi dengan GAVI dan AstraZeneca," tutup Budi.