Keterbukaan informasi peradilan umum seharusnya tiru MK

Merdeka.com - Pemohon pengujian pasal 195 KUHAP, Muhamad Zainal Arifin berharap lembaga peradilan umum dapat meniru langkah Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu dengan memberitahukan agenda sidang putusan. Arifin menilai, hanya MK yang sudah menerapkan keterbukaan informasi persidangan, terutama putusan.

"Saya inginkan ke depan model-model putusan di pengadilan di luar MK sama seperti MK, jadi ada keterbukaan," ujar Arifin usai persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/9).

Arifin menyatakan, selama ini lembaga peradilan umum selalu membacakan putusan dalam sidang terbuka semu. Persidangan secara terbuka hanya sebatas pernyataan yang dibacakan pada saat pembukaan sidang pada tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.

"Bagaimana mungkin masyarakat umum bisa menghadiri pembacaan putusan, jika pengadilan dalam tingkat banding, kasasi dan PK tidak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal putusan," kata Arifin.

Lebih lanjut, Arifin juga berharap langkah yang ditempuhnya dapat menjadi momentum perbaikan bagi lembaga peradilan umum. "Ke depan, kita juga tidak ingin ada putusan yang sudah dijatuhkan lama, tetapi para pihak baru mengetahui putusan itu dua tahun sesudahnya," pungkasnya.