Kesulitan ungkap kasus Hambalang, KPK minta bantu PPATK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup kesulitan dalam menangani Kasus-kasus besar yang dihadapi sekarang ini. Selain sedang terus dalami kasus cek pelawat, KPK juga sedang berupaya menaikkan status Hambalang, untuk segera naik ke tahap penyidikan.

Dalam mendalami kasus Hambalang untuk ke tingkat penyidikan, KPK terus memintai keterangan sejumlah pihak terkait. Untuk itu, KPK meminta kerjasamanya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran transaksi mencurigakan.

"Kami juga sedang komunikasi dengan PPATK mengenai aliran dana," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto usai diskusi tadi malam, Jakarta, Selasa (4/6).

Menurut Bambang, KPK masih fokus memeriksa saksi-saksi yang tahu persis proyek Hambalang. "Kami konsen untuk melihat orang-orang yang diduga menerima dana, ada beberapa orang yang ikut kongres (PD) tersebut," ujar dia.

Selain PPATK, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan lembaga negara lainnya. "Kami sedang komunikasi dengan lembaga negara lainnya untuk dilakukan audit supaya kemudian dengan audit itu bisa lebih terbuka," jelas Bambang.

Proyek pembangunan Stadion Hambalang di Sentul, Jawa Barat dibangun oleh PT Adhi Karya sejak 2010. Adhi Karya bekerjasama dengan PT Wijaya Karya dengan komposisi pengerjaan masing-masing berbanding 70 persen dan 30 persen.

Proyek pembangunan stadion tersebut diketahui menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,52 triliun. Dugaan korupsi proyek ini muncul setelah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menuding adanya permainan anggaran. Nazaruddin menuding Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pernah melakukan pertemuan dengan Joyo Winoto terkait pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang bermasalah.

Nazar juga mengaku pernah melaporkan soal pengurusan sertifikat tanah Hambalang kepada Menpora Andi Mallarangeng. Hal tersebut disampaikan Nazar dalam pertemuan di kantor Menpora pada awal tahun 2010 yang ikut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI, Mahyuddin serta Angelina Sondakh.

Nazarudin mengatakan, sekitar Rp 50 Milyar dari dana proyek itu mengalir ke Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Petinggi Partai Demokrat membantah keras dan juga Anas sudah berkali-kali membantah tuduhan itu.

Dalam kasus Hambalang, KPK pernah memeriksa orang-orang PT Adhi Karya. Di antaranya adalah, Direktur PT Adhi Karya Tengku Bagus, mantan Direktur PT Adhi karya Bambang Tri Wibowo, manajer pengadaan Adhi Karya Maharani dan pejabat lainnya Mahfud Suroso.

Selain bos Adhi Karya, KPK juga pernah memeriksa pejabat pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng pernah diperiksa tujuh jam lebih. Total, dalam mengembangkan kasus ini, KPK telah memeriksa sekitar 60 orang terkait penyelidikan kasus Hambalang ini. (mdk/has)