Merdeka.com - Protes yang berujung kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, Senin (29/6), berakhir setelah kepala desa itu mengundurkan diri. Dugaan aksi itu dibonceng kepentingan politik pun semakin mengemuka, namun warga yang berunjuk rasa membantahnya.

Surat pengunduran diri dari posisi Kepala Desa Mompang Julu yang dibuat Hendri Hasibuan dibacakan Camat Panyabungan Utara, Ridho Pahlevi, didampingi pihak kepolisian dan TNI.

“Surat pengunduran diri itu dibacakan sekitar pukul 01.00 WIB,” kata Paur Humas Polres Madina Bripka Yogi Yanto Selasa (30/6).

Pemberhentian Hendri dari posisi kepala desa merupakan salah satu tuntutan pengunjuk rasa. Setelah pembacaan surat pengunduran diri itu, aparat setempat akhirnya menemukan kata sepakat dengan warga. Mereka akhirnya membuka blokade Jalan Lintas Sumatera sekitar pukul 03.30 Wib. Massa pun membubarkan diri.

Salah seorang warga yang melakukan protes, Awaluddin mengatakan, masyarakat menyambut baik pengunduran diri Hendri. “Masyarakat banyak yang bersyukur, karena (selama ini) banyak yang kecewa dan sekarang sudah lega,” katanya.

Ditanya tentang dugaan motif politik di balik demonstrasi itu, Awaluddin membantah. Menurutnya, tudingan justru disampaikan aparat pemerintahan kepada mereka. Dia mengatakan, aksi yang mereka murni sebagai gerakan masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah desa, salah satunya terkait penggunaan dana desa.

Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) menjadi salah satu poin yang diprotes warga. Kata Awaluddin, warga yang berusia 79 tahun ke atas tidak mendapatkannya. “Kami ada video warga yang berusia 79 dan 85 tahun keberatan atas kejadian ini. Mereka juga membuat kebijakan (BLT) yang diberikan hanya Rp 200 ribu per KK dan hanya 1 tahap, padahal sesuai Permendes seharusnya yang diterima masyarakat Rp600 ribu per kk dalam 3 tahap,” ucap Awaluddin.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi menyusul unjuk rasa warga, Senin (29/6). Massa memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dan berujung pada tindakan anarkistis. Mereka melempari polisi dan membakar 1 sepeda motor dan 2 mobil, termasuk kendaraan dinas Wakapolresta Madina. Sekurangnya 6 polisi terluka dalam peristiwa ini,

Terkait adanya tindakan anarkistis pada unjuk rasa itu, kata Awaluddin, kerusuhan terjadi setelah pihak kepolisian menurunkan kendaraan water canon ke lokasi. “Masyarakat mengimbau jangan sampai itu diturunkan, karena dikhawatirkan banyak anak-anak yang terkena, tapi kepolisian tetap menurunkan water canon, hingga nampak ingin membubarkan paksa warga, makanya masyarakat jadi rusuh,” jelasnya.

Sementara Camat Panyabungan Utara, Ridho Pahlevi, tidak berkomentar banyak saat ditanya tentang motif politik di balik aksi itu. Dia meminta wartawan menyimpulkan sendiri.

“Sebenarnya kalian tahulah. Apakah murni karena BLT? BLT hanya sekian, yang dirusak mobil Wakapolres dengan harga sekian, mobil TNI dengan harga sekian, sepeda motor sekian, luka-luka sekian. Lebih mahal lagi ini yang terjadi daripada BLT yang disalurkan. Logikanya, kok bisa terjadi kalau tidak ada sesuatu?” ucapnya.

Dia mengakui kondisi ini tidak hanya terjadi di Desa Mompang Julu. Protes serupa sebelumnya juga terjadi di desa lain, yakni Hutadame. “Itu juga bagian daripada pergesekan yang terjadi sudah sekian lama. Kalau saya bilang orang-orang lawan, ketidakharmonisan di BPD. Banyak hal lah. Yang paling kental itu kan lawannya yang tidak senang kalah, yang mengakibatkan sedikit banyaknya mengganggu roda pemerintahan,” ucapnya.