Kerja Sama dengan Kemendagri, Kemensos Berikan Akses E-KTP Warga Terlantar

Merdeka.com - Warga marjinal atau telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli dan LKS Sekar diberikan akses untuk mendapat identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kali ini sebanyak 56 warga melakukan pendataan untuk diberikan E-KTP.

Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna mengatakan bahwa Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Sebab sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan EKTP.

"Merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas," kata Idit di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Rabu (10/2).

Dia menjelaskan nantinya KTP tersebut akan mempermudah para warga terlantar untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah serta bantuan dari lembaga lainnya.

"Ke depan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," ungkap Idit.

Idit menjelaskan model perekaman data bagi warga marjinal/telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah. Nantinya balai tersebut akan melakukan koordinasi dengan KLS, Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil setempat.

"Melakukan perekaman data bagi warga marjinal atau terlantar di daerah," ungkap Idit.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pemberian identitas kependudukan tersebut merupakan tugas negara. Dia menjelaskan perekaman tersebut dilakukan dengan metode jemput bola.

"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.

Zudan menambahkan bahwa perkembangan DTKS saat ini membaik. Hingga kini terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83% pada 2020, kini sudah mencapai 90,3%.

"Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3%," katanya.