'Kerap naik-turunkan harga BBM, menteri ekonomi layak di reshuffle'

Merdeka.com - Gonjang ganjing perlu atau tidaknya melakukan perombakan pada kabinet kerja menuai sambutan dari sejumlah pihak. Menurut pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, kabinet kerja Jokowi perlu dilakukan terutama pada kementerian ekonomi.

Sebab, menurut dia, banyak peraturan yang ‎menyimpang dilakukan kementerian tersebut. Jika tidak segera dilakukan reshuffle, dikhawatirkan masalah akan merambat ke sektor lainnya.

‎"Kementerian di bidang ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat terkena dampak kenaikan BBM dan barang pokok," kata Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Gedung Joang 45, Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, salah satu kebijakan yang menyimpang tersebut terkait permainan kenaikan BBM. Ketika BBM diturunkan ternyata‎ barang pokok yang beredar di masyarakat tak ikut naik.

"Sering terjadi anomali, kalau BBM dinaikkan barang pokok pasti naik. Tapi jika pemerintah menurunkan harga BBM, harga barang pokok tidak ikut turun," ujarnya.

Di sisi lain, isu soal reshuffle kabinet ini memang disuarakan oleh berbagai pihak. Hasil sejumlah lembaga survey pun mayoritas responden setuju dilakukan reshuffle kabinet.

Lanjut Karyono, isu reshuffle dilakukan lantaran permintaan para partai koalisi.‎ Dia merasa dalam waktu yang singkat pun reshuffle bisa dilaksanakan.

"Waktu 6 bulan cukup untuk melakukan reshuffle. Kinerja menteri sudah bisa diukur, sudah bisa dibaca ke mana arah masing-masing kementerian," ujarnya.

Karyono menegaskan, untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Jokowi, reshuffle perlu dilakukan.‎ "Apabila Jokowi ingin dapat kepercayaan publik, reshuffle adalah sebuah keniscayaan. Meskipun reshuffle adalah hak preogratif presiden," ungkapnya.

‎Sejauh ini masyarakat harus membeli harga kebutuhan pokok yang melangit. Akan tetapi untuk merubah formasi kabinet tetap diperlukan kehati-hatian.

"Diperlukan kehati-hatian. Karena beririsan dengan lingkaran politik di pemerintahan. Jangan sampai malah melemahkan posisi presiden sendiri. Perlu pembahasan dari berbagai sudut pandang," tutupnya.