Merdeka.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi merekomendasikan pengamanan teknologi informasi. Salah satunya BSSN meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyusun rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) terkait dengan pengamanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Pemilu 2019.

Dalam Rapat Kerja Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kewaspadaan dan Pemantapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 28 Februari 2019, Djoko Setiadi merekomendasikan sejumlah langkah untuk pengamanan teknologi informasi.

Selain menyusun rencana pemulihan bencana, Kepala BSSN juga merekomendasikan KPU melakukan penguatan kapasitas layanan teknologi informasi dan melakukan audit keamanan dan pengujian keamanan (security testing) sistem teknologi informasi.

KPU, lanjut Djoko, perlu pula menyusun dan menerapkan manajemen risiko (risk management), menyusun tim tanggap insiden keamanan pemilu, melakukan pemantauan keamanan terus-menerus (continuous security monitoring), dan melakukan edukasi kesadaran keamanan informasi.

Dia juga memandang perlu adanya kolaborasi KPU dengan berbagai pihak terkait serta menerapkan tanda tangan elektronik. Karena menurut Djoko, keamanan siber tidak dapat dicapai, kecuali seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menjalankan peran masing-masing secara koordinatif dan seirama.

"Berfokus pada satu tujuan, yaitu membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2019," ungkap Djoko Setiadi seperti dilansir dari Antara.

Dengan begitu, ancaman dan serangan siber tidak akan pernah dapat mengubah persepsi dunia terhadap wajah demokrasi Indonesia. Ancaman siber ini tidak dapat dipandang sebelah mata, spektrum dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan privasi individu hingga lumpuhnya negara.

Djoko mencontohkan berbagai kasus serangan siber terkait dengan pelaksanaan pemilu yang pernah terjadi di berbagai negara, seperti serangan siber oleh peretas Cyberkut di Ukraina pada tahun 2014 yang menembus website central election commission dan memanipulasi hasil pemilu.

Sebelumnya, di Indonesia, serangan siber terhadap pelaksanaan pemilu pernah terjadi pada tahun 2004 saat website KPU pernah diubah tampilannya.

Saran BSSN agar KPU menyusun serangkaian sistem menghadapi bencana, kata pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha, patut diapresiasi. Apalagi, sepanjang 2018 begitu banyak bencana alam menimpa Indonesia sehingga penyelenggara pemilu ini perlu mengantisipasinya.

Di awal tahun lalu misalnya, telah terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,1 di barat daya Kabupaten Lebak, Banten, 23 Januari 2018. Pada bulan berikutnya, Februari, longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Pada April 2018, Gunung Sinabung meletus kembali dengan tinggi kolom abu lebih dari 5.000 meter.

Bencana alam lainnya yang menonjol pada tahun lalu, antara lain gempa dengan kekuatan magnitudo 7 mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 5 Agustus 2018. Bulan berikutnya gempa bumi dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, 28 September 2018.

Terkait dengan bencana alam di sejumlah daerah itu, sistem yang nanti diciptakan KPU diharapkan bisa menghadapi hal yang tak terduga.