Kepala BNPB Tegaskan Info Terkait Merapi Hanya dari BPPTKG

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengunjungi tempat pengungsian sementara korban erupsi Gunung Merapi di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (19/11). Sebelum ke Klaten, Doni terlebih dahulu mengunjungi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

"Kami bersama rombongan dari BNPB untuk melihat kesiapan pemerintah pusat maupun daerah. Pertama kami tadi melihat BPPTKG yang menjelaskan kemampuan untuk mengikuti perkembangan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam selama 24 jam, perkembangan Gunung Merapi. Kita semuanya sepakat tadi, bahwa informasi terkait perkembangan Gunung Merapi hanya disampaikan oleh Kepala BPPTKG," ujar Doni.

Hal tersebut dimaksudkan agar kepastian informasi terkait perkembangan Merapi tidak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan. Selain itu diharapkan informasi yang disampaikan bisa membawa masyarakat lebih tenang dan lebih siap. Sehingga ketika ada kejadian darurat, maka bisa mengambil langkah langkah yang lebih tepat.

Doni juga meninjau kesiapan BPBD yang diharapkan bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, Tagana, Basarnas dan para relawan dari berbagai organisasi, bisa membantu terselenggaranya tempat pengungsian yang memadai. Terutama terkait fasilitas kenyamanan dan keamanannya serta masalah kesehatannya. Serta faktor-faktor lain yang bisa menunjang agar masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

"Kemudian juga manajemen atau pengelolaan SOP di tempat pengungsian. Ini harus dipastikan bisa membuat sistem keamanan untuk menghadapi Covid-19. Kita tidak ingin di pengungsian ada satu, dua, yang terpapar Covid-19, dan akhirnya dapat menulari yang lainnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Doni dan rombongan juga meninjau Early Warning System (EWS) Merapi berbasis komunitas serta tempat evakuasi ternak. Doni juga memastikan ketersediaan air bersih di lokasi pengungsian. Selain itu, ia juga meminta agar kelompok rentan seperti disabilitas lansia ibu hamil dan anak anak mendapatkan tempat yang layak di pengungsian.

"Tadi kami memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dan nanti ke seluruh kabupaten yang terdampak. Kiranya bantuan ini nanti bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat di pengungsian. Termasuk juga dukungan untuk Masker, handsanitizer, alat rapid test, dan swab yang bisa mendeteksi orang yang terpapar hanya dalam waktu hitungan menit," katanya.