Kepala BNPB: Selama Ini Tidak Ada Pejabat Atau Anggota DPR Langgar Aturan Karantina

Merdeka.com - Pejabat negara dan anggota DPR RI mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat menjalankan karantina mandiri setelah pulang dari luar negeri. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, hingga hari ini belum ada pejabat maupun anggota dewan yang melanggar ketentuan karantina.

"Selama ini tidak ada kok yang melanggar. Karena kan mereka langsung melaksanakan ketentuan-ketentuan walaupun di karantina mandiri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 ini menjelaskan, pemerintah memang memberikan pengecualian aturan karantina bagi pejabat negara, anggota DPR RI, anggota TNI-Polri yang baru bertugas dari luar negeri.

Pejabat ini boleh melaksanakan karantina mandiri namun dengan ketentuan 10 hari karantina. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 khususnya varian Omicron.

"(Masa karantina 10 hari) ada di Inmendagri, kemudian dari SE Satgas Covid-19, bisa dilihat. Itu memang intinya untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi varian-varian baru," jelasnya.

Satgas belum menyusun aturan sanksi terhadap pejabat negara maupun anggota DPR yang melanggar aturan karantina. Menurut Suharyanto, sanksi sosial di masyarakat sudah cukup membuat jera para pejabat yang melanggar.

Namun, ia yakin para pejabat negara dan anggota DPR mampu menjadi contoh dan mematuhi aturan karantina meski diistimewakan.

"Sanksi secara BNPB belum ada perumusan. Karena kan yang memang diberikan karantina mandiri selektif, jadi sudah dipertimbangkan bahwa mereka-mereka ini nggak mungkin melanggar dan itu kan para pejabat negara," jelas Suharyanto.

"Tapi kan sanksi sosialnya sudah cukup berat. Ini pembelajaran ke depan bahwa untuk menetapkan karantina mandiri itu memang betul-betul selektif," pungkasnya.