Kepala Bakamla: Ada 8 Ancaman di Perbatasan Laut Indonesia

Merdeka.com - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, tata kelola keamanan laut di Indonesia masih belum optimal. Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi.

Dampaknya, dirasakan pelaku ekonomi yang sering diperiksa oleh aparat berbeda untuk obyek hukum yang sama. Hal ini berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.

Katanya, tata kelola keamanan laut yang ideal mesti dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma serta penyederhanaan peraturan.

"Kemudian proses tata kelola keamanan laut ini dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Hal itu dikatakan Kepala Bakamla saat menjadi pembicara (panelis) pada acara Diskusi Panel dengan tema 'Peran Personel TNI Angkatan Laut Dihadapkan dengan Perwujudan Omnibus Law Keamanan Laut' yang diikuti 175 Perwira Siswa Dikreg Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-58 tahun 2020, di Gedung Samadikun, Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (22/6) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan penjelasan mendalam mengenai ancaman situasi keamanan laut dan konsep strategi. Dijelaskannya, bahwa setidaknya ada delapan bentuk ancaman faktual dan potensial terjadi di laut, yaitu pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, trans organized crime, IUUF, pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi.

"Dari bentuk ancaman tersebut, invasi merupakan ancaman yang paling kecil terjadi (least likely) meskipun berbahaya terhadap kedaulatan, sedangkan IUUF merupakan ancaman yang paling sering terjadi (most likely), dan trans organized crime merupakan ancaman paling berbahaya (most dangerous) karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang," tegasnya.

"Dari sejumlah permasalahan keamanan maritim, dengan melihat kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang potensial dan faktual, maka dapat disusun konsep strategi maritim Indonesia untuk menghadapi seluruh ancaman ini secara sistematis. Strategi maritim ini bertumpu pada presence at sea, sebagai strategi keamanan maritim, explore the sea sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritime," bebernya.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang tentang konsep sinergisme, penguatan sistem keamanan laut melalui omnibus law, serta sekilas tugas Bakamla RI.

Hadir juga dalam acara itu Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Laksma TNI Kresno Buntoro, serta Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana.