Kena OTT KPK, Supendi Belum Setahun Menjabat Sebagai Bupati Indramayu
Merdeka.com - Bupati Indramayu Supendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supendi belum genap setahun menjabat Bupati Indramayu, setelah menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus orang tua dan rumah tangga.
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan keprihatinan dengan kasus yang menimpa Supendi. Meski belum ada proses hukum masih bergilir, namun di lain pihak, dia mengingatkan agar hal ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain.
"Birokrat di Jabar (diimbau) tidak (melakukan hal) macam-macam yang bisa berdampak buruk bagi pribadi dan pemerintahan," kata dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (15/9).
Dia pun mengingatkan kepada pihak swasta atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pejabat, agar tidak memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum.
Menurutnya seluruh pihak harus bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak ada pihak tertentu memanfaatkan peluang mencari keuntungan pribadi.
"(Masyarakat atau pengusaha) yang memiliki koneksi dengan para pejabat juga untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan lah," ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, pria yang menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat ini meminta kasus yang dialami Supendi tidak berpengaruh terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu.
"Wakil Bupati, ada juga Sekda dan lain-lain (langsung bekerja)" terang dia.
Diberitakan, tim dari lembaga antirasuah mengamankan Supendi bersama tujuh orang lainnya beserta uang ratusan juta yang masih dalam perhitungan.
"(Yang diamankan dari unsur) bupati, ajudan, pegawai, rekanan dan Kepala Dinas dan beberapa pejabat dinas PU lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).
Penangkapan terhadap mereka diduga berkaitan dengan tindak pidana suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU). KPK memiliki waktu 1x24 jam sesuai hukum acara yang berlaku untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPenampakan Vila Mewah Milik Eks Bupati Subang yang Ditangkap KPK, Terbengkalai Barang-barang Antik Dijarah Warga
Akibat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vila mewah milik salah satu Eks Bupati Subang periode 2008 - 2013 terbengkalai.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnya