Kementerian LHK akan kaji wacana eksplorasi panas bumi Gunung Lawu

Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk mengeksplorasi panas bumi Gunung Lawu akan dimatangkan. Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan bakal mengkaji rencana yang digulirkan Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu itu. Harapannya ke depan hasilnya bisa menjadi rujukan, apakah eksplorasi dapat dilakukan atau tidak.

Menteri LH dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, kajian itu akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan kementerian ESDM. Sehingga bisa diketahui titik mana saja yang bisa dieskplorasi. Namun jika titik eksplorasi berada di kawasan Taman Nasional atau Kawasan Cagar Alam, ia memastikan tidak akan diperbolehkan.

"Nanti kita lihat dulu titiknya ada di mana saja dan statusnya apa. Kalau masuk cagar alam dan Taman Nasional maka eksplorasi dalam bentuk apapun tidak bisa dilakukan," kata Nurbaya disela kunjungan kerjanya di Karanganyar, Jumat (13/5) sore.

Nurbaya mengemukakan secara umum proses eksplorasi panas bumi aman untuk dilakukan. Eksplorasi, kata dia, dilakukan secara tertutup, bukan terbuka yang bisa membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, eksplorasi semacam itu juga tidak akan memanfaatkan hutan dengan jumlah yang luas, sehingga kerugian yang ditimbulkan juga tidak terlalu signifikan.

"Tidak perlu luas, tidak sampai ratusan hektare, paling hanya beberapa hektar saja karena eksplorasinya dilakukan dengan menancapkan pipa ke panas bumi yang ada," kata dia.

Nurbaya menjamin, pihaknya tidak akan mempersulit proses perizinan eksplorasi panas bumi. Karena ia menyadari saat ini kebutuhan energi di Indonesia juga sangat besar. "Tidak hanya di Gunung Lawu saja, pemberian izin eksplorasi itu juga akan dilakukan di wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi serupa," ucapnya.

Rencana eksplorasi panas bumi Gunung Lawu pernah digulirkan oleh Kementerian ESDM sejak beberapa waktu lalu. Saat ini lelang pelaksanaan proyek sudah mendapatkan pemenang dan rencananya proses eksplorasi akan dimulai pada awal 2017 mendatang.

Namun rencana itu tidak berjalan mulus karena sejak awal Bupati Karanganyar Juliyatmono, menolak dengan alasan lingkungan. Menurut dia, eksplorasi akan berdampak panjang bagi keseimbangan alam di Karanganyar. Selain itu di juga khawatir proses eksplorasi juga berdampak bagi generasi penerus di masa yang akan datang.

"Panas Bumi memang dibutuhkan untuk listrik, namun keseimbangan alam juga harus dipikirkan terlebih dahulu," pungkasnya.