Kementan dan TNI AD kerja sama menuju swasembada pangan

Merdeka.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo bersepakat untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, Amran dan Gatot menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang swasembada pangan.

"Hari ini momentum yang sangat bagus, di mana Kementan dan Kasad, menandatangani MoU, untuk melakukan akselerasi menuju swasembada pangan, di mana pada hari ini, dihadiri seluruh jajaran Pangdam, dan Kadis tingkat 1 dan 2," kata Amran saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut dia, tiga tahun ke depan ada 5 persoalan yang harus diselesaikan dalam menuju swasembada pangan. "Kami mencoba dan akan mengakselerasi faktor kunci untuk menuju swasembada pangan. Ada 5 persoalan besar yang harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun," ujarnya.

Dia mengatakan, irigasi menjadi permasalahan dalam pertanian di Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk menyelesaikan secara bertahap selama satu tahun.

"Irigasi yang bermasalah di seluruh Indonesia, irigasi tersier. 52 persen dengan luasan kurang lebih 3,3 juta hektar di seluruh Indonesia. Ini harus diselesaikan secara bertahap selama tiga tahun, 1 juta hektar per tahun," ujarnya.

Dia mengatakan, bahwa benih-benih tanaman pertanian yang dimiliki oleh pemerintah hanya 20 persen. "Serapan benih hanya 20 persen. Hal ini, kami mengoptimalkan kekuatan pertanian dan seluruh stakeholders, ini tidak terjadi lagi.

Lebih lanjut, distribusi pupuk yang lambat kepada petani akan dicari solusi bersama beberapa pihak. "Kemudian, pupuk. Kami diskusi dengan Kadis, bermasalah masih terlambat pengantaran pupuk sampai ke tingkat petani. Ini akan diselesaikan bersama," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, alat mesin pertanian kurang mendukung karena 2 juta penduduk sudah tak menjadi petani. "Sekarang ini ada kecenderungan rumah tangga petani dari 31 juta 10 tahun yang lalu, sekarang tinggal 26 juta. Artinya, ada penurunan selama 10 tahun, 5 juta RT. Jadi pertahun 500 ribu. Kurang lebih 2 juta penduduk tinggalkan pertanian. Ini harus kita dengan cepat melakukan alsintan. Antara lain, kontraktor, transpalator, pompa dan lain-lain."

Dia juga menambahkan, perlunya sumber daya manusia untuk memberikan penyuluhan terhadap petani. Karena, pemerintah membutuhkan 70 orang untuk melakukan penyuluhan.

"Penyuluh ada tambahan 50 ribu. Kami butuh 70 ribu orang. Lima faktor kunci kita selesaikan. Intinya MoU pendampingan," ucapnya.