Merdeka.com - Kementerian Sosial menggunakan enam metode dalam pemutakhiran data kemiskinan di Indonesia. Langkah ini guna memperbaiki kualitas data serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

"Dalam memperbaiki kualitas data, kita terus perbaiki karena setiap bulan kita melakukan evaluasi dan setiap bulan ada perbaruan data dari bulan sebelumnya," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Kemensos di Jakarta dilansir Antara, Kamis (18/11).

Sebanyak enam metode itu, yakni dari usulan daerah, melalui fitur “Usul dan Sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi Pejuang Muda, dan hasil dari Geo-Tagging data spasial dari citra satelit.

Ia menjelaskan data dari usulan daerah memuat dinamika data kependudukan terkait dengan warga yang meninggal, pindah alamat, atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur "Usul dan Sanggah".

Dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan pengumpulan data media dan memverifikasinya di lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.

Ia menekankan lewat teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi maka mereka masuk kelompok keluarga mampu.

"Kami juga menggunakan teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," kata dia.

Dari Geo-Tagging itu mendapatkan hasil 31.624 ASN yang masih menerima bantuan sosial. Padahal, ASN tidak boleh mendapatkan bantuan apapun dari program pengentasan masyarakat miskin. Data verifikasi ASN itu, kata dia, merupakan hasil konsinyasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi," katanya.

Ia juga memastikan pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data serta terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemensos juga melibatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri," kata Risma.