Kemenkum HAM batasi kunjungan 8 terpidana mati

Merdeka.com - Sembilan terpidana mati gelombang kedua sudah berada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan di pulau penjara tersebut masih membolehkan keluarga untuk mengunjungi para terpidana sebelum menjalani eksekusi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah, Asminan Mirza Zulkarnain mengungkapkan kunjungan tetap dibolehkan. Namun pada waktu tertentu, pengunjung yang ingin menemui koleganya di dalam penjara juga dibatasi.

"Pemberian izin kunjungan keluarga dan kerabat terhadap terpidana mati masih terbuka, sampai batas waktu yang telah ditentukan," katanya saat dihubungi wartawan, kemarin.

Meski izin masih terbuka dalam beberapa hari ini, namun kunjungan terhadap terpidana mati itu pun akan tetap akan dibatasi. Izin hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tertentu saja, selain keluarga seperti pengacara, pendamping rohani dan pihak kedutaan besar.

Selain itu, Mirza mengaku belum tahu batas waktu kunjungan tetap akan dibuka. karena kepastiannya mengikuti petunjuk Kejaksaan Agung.

"Tugas kami hanya menjaga dan mengamankan yang bersangkutan selama mereka dititipkan di Lapas Nusakambangan. Kita juga sedang menunggu informasi dari kejaksaan," ucapnya.

Terbatasnya para pihak yang dapat mengunjungi terpidana mati gelombang kedua di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah merupakan bentuk antisipasi sensitivitas isu eksekusi mati.

Kepada beberapa media, saat dihubungi, Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Tengah, Yuspahruddin mengatakan izin kunjungan terpidana mati memang dibatasi. Selain pihak keluarga, kerabat rohaniawan dan kedutaan besar, tidak akan diberikan.

"Kalau hanya sebatas teman tidak boleh, sebab beberapa kali mereka membawa wartawan, kemudian gambar terpidana, situasi dalam lapas, hingga lokasi eksekusi bocor dan menjadi konsumsi publik di media televisi dan koran," katanya kepada wartawan, kemarin.

Beberapa kali, jelasnya, tanpa sepengetahuan pihak lapas, kunjungan terhadap terpidana mati disusupi jurnalis. Setelah itu, gambar terpidana, situasi lapas menjadi konsumsi publik. Padahal, kata Yuspahruddin, saat ini isu mengenai eksekusi sangat sensitif.

Tayangan mengenai gambar terpidana mati, situasi lapas atau lokasi eksekusi menurut Yuspahrudin juga kurang manusiawi.

"Padahal isu mengenai eksekusi sedang sensitif, karena kita sedang menjadi sorotan dunia. Kita tidak ingin suasana menjadi keruh," jelasnya. (mdk/rnd)