Kemenkominfo dinilai tak pakai data akurat blokir situs radikal
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sempat memblokir puluhan situs Islam diduga mengandung unsur radikal. Namun, pemerintah dinilai tidak transparan dan terbuka dalam menutup situs tersebut.
"Media massa dan online saya setuju untuk diblokir. Namun Kominfo mesti punya alasan yang jelas dan bukti yang empirik," kata Pakar Komunikasi Ade Armando dalam seminar permasalahan situs internet yang bermuatan radikalisme, terorisme dan kebencian SARA di Jakarta, Sabtu (6/6).
Mantan komisioner KPI (2004-2007) ini menilai Kominfo dan BNPT membuat keputusan kontroversional dengan menutup 19 situs online Islam tanpa menyediakan bukti empirik, kompetibel dan kredibel ke publik. Padahal menurut Ade, pihak BNPT hanya mengajukan data situs yang akan ditutup kemudian meneruskannya ke Kemenkominfo.
Ade menyarankan pengawasan media bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi pihak independen. Hal itu dilakukan agar tidak ada kepentingan dan intervensi negara seperti masa orde baru.
"Seharusnya ada lembaga khusus dari pakar komunikasi, hukum dan masyarakat yang mengurusnya bukan lagi negara. Lembaga ini akan melakukan riset dan survey mendalam," pungkas Ade.
Di tempat sama, Direktur Kementrian Kominfo Azhar Hashim MT menanggapi pernyataan Ade Armando. Dia membenarkan Kominfo hanya menjadi pihak pelaksana pemblokiran situs Islam setelah BNPT menyodorkan data kepada lembaga tersebut.
Namun, dia menyanggah bahwa institusi regulasi informasinya tidak memiliki tim riset dan pakar yang kompeten di bidang komunikasi. "Sudah ada forum dari kementrian yang mendalami terkait konten negatif. Ada panel yang mengurusi pornografi, hak cipta, teroris, radikalisme dan isu SARA," ucap Azhar.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wanita ini Bisa Temui Presiden Jokowi Langsung Tanpa Disetop Paspampres
Ini sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaHari Pers Nasional 2024, Ini Pesan Kaesang untuk Pemilik Media
Kaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial: Kekuatan Tersembunyi yang Mempengaruhi Pemilih di Pemilu 2024
Data tahun 2023, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 167 juta orang.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnya