Kemenkes: Tidak Ada Desakan dari Kementerian BUMN Soal Vaksinasi Berbayar
Merdeka.com - Program Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar Covid-19 tidak hadir karena desakan kementerian atau lembaga lain lain. Pengambilan keputusan hadirnya program vaksinasi berbayar lewat rapat bersama yang disetujui oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi, proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu melalui rapat bersama di KPCPEN yang disetujui oleh semua kementerian dan lembaga terkait," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi.
Setelah mendapat persetujuan, program ini dibawa ke rapat terbatas kabinet. Para peserta dalam rapat tersebut sepakat bahwa ada program vaksinasi berbayar. Sehingga, Nadia menegaskan bahwa kehadiran program ini bukan desakan salah satu pihak saja.
“Jadi, tidak benar dikarenakan oleh desakan dari Kementerian BUMN,” kata Nadia dalam pesan singkat ke Liputan6.com pada Selasa (13/7).
Nadia juga mengungkapkan bahwa program vaksinasi berbayar yang rencanannya menggunakan vaksin Sinopharm bukan juga karena menghabiskan vaksin yang sudah terlanjur dibeli.
“Enggaklah. Seperti yang dijelaskan Pak Menkes ya. Ini untuk perluasan akses.” kata Nadia.
Dalam konferensi persnya pada Senin (12/7), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong merupakan opsi dalam vaksinasi Covid-19.
"Apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," katanya.
"Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Sehingga opsinya semua tersedia," kata Menkes.
Reporter: Benedikta DesideriaSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaGandeng Baznas, Banyuwangi Kembali Gotong Royong Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Di Banyuwangi selain program bedah rumah, Baznas merupakan mitra pemkab untuk berbagai program sosial di Banyuwangi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Ingatkan Pendukung Tak Alihkan Dukungan karena Bansos: Itu Uang Rakyat, Bukan Program Pribadi
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis
Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaMuncul Usulan Pembentukan Kementerian Makan Siang Gratis, Mungkinkah?
Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya