Merdeka.com - Penurunan cakupan imunisasi selama pandemi COVID-19 berpotensi munculnya kejadian luar biasa (KLB) sejumlah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, kata pejabat Kementerian Kesehatan.

"Akibat cakupan imunisasi yang tidak tercapai ada potensi KLB pada kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi/PD3I)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondunuwu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin (22/11) siang.

Ia mengatakan hingga November 2021 ada 147 laporan suspek Difteri dengan 90 pemeriksaan spesimen di laboratorium dan 23 di antaranya terkonfirmasi.

Selain itu, 54 laporan kasus Campak dan 91 laporan kasus Rubela. Lebih dari 80 persen laporan dialami pasien dengan status imunisasi tidak lengkap atau tidak jelas riwayat vaksinasinya.

Ia mengatakan program imunisasi nasional pernah mengalami keberhasilan pada 1980 di antaranya eradikasi penyakit cacar, sertifikat bebas polio pada 2006, eleminasi tetanus metarnal dan neonatal pada 2016.

Namun, cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional hingga Oktober 2021, katanya, baru tercapai 56,5 persen dari target 78 persen populasi sasaran. Provinsi yang mendekati target realisasi, di antaranya Bengkulu, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung.

Imunisasi dasar lengkap pada usia anak di antaranya Hepatitis B, BCG, Polio, dan DPT.

"Mulai 2019 sampai 2020 ada penurunan, karena berkaitan dengan COVID-19. Namun perbedaan jumlah sebelum pandemi tidak terlalu jauh," katanya.

Maxi menambahkan ada peluang cakupan imunisasi nasional pada 2021 meningkat sebab hingga saat ini baru 19 provinsi yang memberikan laporan.

"Ini yang kita kejar setiap pekan," katanya.

Dia menjelaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah meminta agar cakupan imunisasi nasional disurvei setiap tahun, sebab survei berkala setiap lima tahun sekali belum memberikan gambaran akurat pencapaian target.

Tantangan yang dihadapi program imunisasi selama masa pandemi, di antaranya pengadaan vaksin yang terhambat distribusi menuju kabupaten/kota sebab gudang penyimpanan vaksin di daerah yang penuh.

"Strateginya akan dibarengi dengan pengadaan vaksin COVID-19 dan imunisasi rutin ditingkatkan agar tidak menumpuk di gudang," katanya.

Selain itu, kata dia, tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 cenderung terkonsentrasi pada penanganan pasien COVID-19. Situasi pandemi darurat juga memaksa pelayanan posyandu tutup.

"Kami juga dihadapkan pada kendala masyarakat yang ragu dengan vaksin dan kesulitan menembus daerah pelosok," katanya.

Maxi memastikan Kemenkes telah mempersiapkan strategi untuk menanggulangi seluruh tantangan itu, salah satunya pelibatan TNI-Polri untuk menembus hingga masyarakat pelosok serta edukasi vaksinasi bagi kelompok masyarakat sasaran.

Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dihadiri Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pengurus Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (Itagi), dan pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan program vaksinasi regular, perkembangan pembahasan program imunisasi nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus, serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2021.