Kemenhub Kaji Opsi Permanenkan Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkap adanya opsi untuk mempermanenkan penerapan sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor.

Budi memaparkan, ganjil genap merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan Kemenhub untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Rancangan itu saat ini sedang dikaji.

"Opsi pertama ganjil genap, dan ada beberapa opsi lainnya. Tapi semua itu masih dalam kajian. Kami juga ingin mendengar masukan dari warga Puncak," kata Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Bupati Bogor Ade Yasin dan perwakilan warga di Pendopo Bupati Bogor, Rabu (8/9).

Uji coba kedua ganjil genap di Jalur Puncak akan diberlakukan pada 10-12 September 2021. Hasil evaluasi dari uji coba itu, akan menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas yang akan dibuat.

"Makanya kan draf peraturan menterinya sudah disiapkan, tapi kan banyak aspek yang akan dipertimbangkan, dari sisi lalu lintas maupun kegiatan masyarakat nantinya," kata Budi.

Menurutnya, rekayasa lalu lintas satu arah (one way) yang selama ini diberlakukan di Puncak sudah jenuh untuk terus diterapkan. Opsi ganjil genap dipertimbangkan untuk bisa menjadi pengganti metode itu.

"Kalau regulasi sudah selesai akan kita lakukan sosialisasi. Selain rekayasa lalu lintas, kami juga ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum yang saat ini juga masih terus dibahas," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin meminta agar apa pun keputusan yang diterapkan pemerintah dalam merekayasa lalu lintas di Jalur Puncak, tidak mengganggu mobilitas dan sosial ekonomi warga lokal.

"Mudah-mudahan bisa beriringan antara pemecahan masalah kemacetannya, perekonomian masyarakat juga tetap hidup. Karena kalau Puncak ramai tapi tidak ada yang makan atau menginap juga sama saja. Perekonomiannya lesu," kata dia.