Kemendikbud Masih Cek Data Soal Waktu Terjadinya Klaster Covid-19 Sekolah di Jakarta

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudris) beberapa hari lalu merilis temuan 1.303 sekolah di Indonesia jadi klaster Covid-19 selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Belakangan Kemendikbudristek melalui Direktur Sekolah Dasar (SD) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Sri Wahyuningsih mengatakan bahwa data itu merupakan akumulasi dari tahun 2020 lalu.

DKI Jakarta tak luput jadi provinsi yang ditemukan klaster Covid-19. Tercatat ada 25 sekolah di Jakarta yang jadi klaster Covid-19. Direktur Sekolah Dasar (SD) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Sri Wahyuningsih, belum mengetahui pasti kapan terjadinya 25 klaster Covid-19 di DKI Jakarta itu.

"Data di Kemdikbud adalah akumulasi pelaksanaan PTM sejak TA [Tahun Ajaran] 2020-2021, sehingga tim data saat ini masih mencermati status data kapan terinput, karena yang menginput/melaporkan status PTM di masa pandemi adalah sekolah langsung yang connect dengan (situs) Dapodik," jelas Sri saat dihubungi liputan6.com, Jumat (24/9).

Rilis temuan klaster Covid-19 di sekolah oleh Kemendikbudristek yang dipublikasikan lewat laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/, memang tak menyantumkan waktu kejadian munculnya klaster. Dalam situsnya, Kemendikbudristek bahkan tak menyebut jika data itu merupakan akumulasi dari 2020 lalu.

Hal itulah yang menimbulkan kerancuan rilis data temuan seribu lebih klaster Covid-19 di sekolah. Apalagi, dalam situs itu temuan klaster ditulis selama PTM Terbatas. Di mana publik mengasumsikan bahwa hal itu terjadi baru-baru ini.

Kritisi Baru Ungkap Data Sekarang

Sementara itu, Praktisi Pendidikan dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Muhammad Ramli Rahim mengkritisi langkah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang baru membuka data klaster Covid-19 di sekolah selama jalannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menurut Ramli, Nadiem seakan sengaja menahan data soal itu untuk dirilis saat situasi pandemi Covid-19 semakin menurun.

"Sekarangkan sudah landai betul di hampir semua daerah, baru kemudian di rilis. Kalau saat ini sudah tak jadi maslalah, kan gentingnya minggu pada saat seminggu pertamalah (lonjakan kasus)" ujar Ramli kepada Liputan6.com, Kamis, 23 September 2021.

Menurut Ramli, publikasi temuan itu mestinya jauh-jauh hari telah dilakukan. Cara yang dilakukan Nadiem, kata Ramli seakan guna mencegah kepanikan publik saat kasus Covid-19 masih tinggi demi melancarkan hasratnya mendorong PTM terbatas. Padahal banyak pihak yang mengingatkan konsekuensi keamanannya.

"Ya Kemendikbud sekarang begitu, lebih pada pencitraan, lebih pada menjaga persepsi publik terhadap mereka ini bukan apa yang terjadi di bawah, tapi bagaimana persepsi publik ke mereka," ujarnya.

Ramli minta Kemendikbudristek untuk memperketat aturan PTM terbatas yang lebih tegas. Salah satunya lewat vaksinasi.

"Jadi siswa usia 12 tahun ke atas yang belum vaksin dilarang bersekolah PTM. Itu sebaiknya seperti itu, kecuali punya penyakit," kata Ramli.

Ramli minta agar vaksinasi menjadi syarat wajib bagi siswa untuk bisa mengikuti PTM terbatas. Keculai ada kendala penyakit yang membuat mereka tak diperkenankan divaksin.

"Kalau Nadiem ngotot PTM, boleh tapi aturannya diperketat bahwa tanpa vaksinasi dua kali tidak boleh masuk sekolah," tandasnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com