Kemendagri targetkan perekaman e-KTP rampung sampai akhir tahun 2018
Merdeka.com - Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) menargetkan proses perekaman e-KTP sebanyak 3,5 persen sampai akhir tahun 2018. Saat ini, proses perekaman sudah mencapai 96,5 persen.
"Kami minta seluruh Pemda untuk bisa menuntaskan perekaman e-KTP dan blangkonya pada 31 Desember 2018," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif F saat diwawancara wartawan usai dialog di Semarang, Kamis (13/9).
Diharapkan, dengan rampungnya perekaman e-KTP warga bisa berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Jadi kalau ada yang masih pakai kartu sementara, minta dicetak. Jangan sampai pakai surat keterangan, sedangkan kartu rusak juga harus diganti," ujarnya.
Dia memastikan jumlah penduduk Indonesia yang belum melakukan rekam data e-KTP saat ini kurang dari 7 juta. Menurutnya jumlah tersebut terus bergerak dinamis. Tiap bulan, ungkapnya terus bergerak fluktuatif.
"Turun naiknya segitu. Nanti akan bertambah dengan pemohon yang berusia 17 tahun per April 2019 nanti. Pasti akan bertambah," jelasnya.
Dia mengimbau masyarakat meningkatkan proaktif untuk mengurus e-KTP sebelum Pilpres. Sebab, tiap warga yang ingin nyoblos saat Pilpres wajib punya e-KTP.
"Kalau mau ikut Pilpres, masyarakat harus punya e-KTP. Itu sudah mutlak," tegasnya.
Zudan menyampaikan Kemendagri saar ini sedang mengebut penerbitan formulirDaftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu alias DP4.
"DP4 nantinya bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menentukan jumlah pemilih tetap menjelang coblosan Pilpres dan Pileg," ungkapnya.
Ke depan, diharapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyandingkan data kependudukan yang dihimpun dari formulir DP4 dengan jumlah DPT.
"Karena data kami ini akurat. Terus diperbaiki tiap enam bulan sekali," tuturnya.
Ia menyebut jumlah blangko e-KTP yang tersedia saat ini mencapai 5,9 juta keping. "Hampir enam juta lah," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).
Baca SelengkapnyaProses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan.
Baca Selengkapnya