Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri targetkan perekaman e-KTP rampung sampai akhir tahun 2018

Kemendagri targetkan perekaman e-KTP rampung sampai akhir tahun 2018 Ilustrasi E-KTP. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) menargetkan proses perekaman e-KTP sebanyak 3,5 persen sampai akhir tahun 2018. Saat ini, proses perekaman sudah mencapai 96,5 persen.

"Kami minta seluruh Pemda untuk bisa menuntaskan perekaman e-KTP dan blangkonya pada 31 Desember 2018," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif F saat diwawancara wartawan usai dialog di Semarang, Kamis (13/9).

Diharapkan, dengan rampungnya perekaman e-KTP warga bisa berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Jadi kalau ada yang masih pakai kartu sementara, minta dicetak. Jangan sampai pakai surat keterangan, sedangkan kartu rusak juga harus diganti," ujarnya.

Dia memastikan jumlah penduduk Indonesia yang belum melakukan rekam data e-KTP saat ini kurang dari 7 juta. Menurutnya jumlah tersebut terus bergerak dinamis. Tiap bulan, ungkapnya terus bergerak fluktuatif.

"Turun naiknya segitu. Nanti akan bertambah dengan pemohon yang berusia 17 tahun per April 2019 nanti. Pasti akan bertambah," jelasnya.

Dia mengimbau masyarakat meningkatkan proaktif untuk mengurus e-KTP sebelum Pilpres. Sebab, tiap warga yang ingin nyoblos saat Pilpres wajib punya e-KTP.

"Kalau mau ikut Pilpres, masyarakat harus punya e-KTP. Itu sudah mutlak," tegasnya.

Zudan menyampaikan Kemendagri saar ini sedang mengebut penerbitan formulirDaftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu alias DP4.

"DP4 nantinya bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menentukan jumlah pemilih tetap menjelang coblosan Pilpres dan Pileg," ungkapnya.

Ke depan, diharapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyandingkan data kependudukan yang dihimpun dari formulir DP4 dengan jumlah DPT.

"Karena data kami ini akurat. Terus diperbaiki tiap enam bulan sekali," tuturnya.

Ia menyebut jumlah blangko e-KTP yang tersedia saat ini mencapai 5,9 juta keping. "Hampir enam juta lah," pungkasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital

Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini

Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Pengusaha Vape Respons Begini
Pemerintah Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Pengusaha Vape Respons Begini

Proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan.

Baca Selengkapnya