Merdeka.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, jika KPK akhirnya menahan Gubernur, maka langsung Plt-nya Wakil Gubernurnya. Namun, pihaknya sampai sekarang masih terus mencermati.

"Kita masih cermati perkembangannya. Agar pelayanan tidak terganggu, bila nanti Gubernur ditahan, maka Wagub akan menjadi Plt Gubernur. Tapi kami masih terus mencermati status yang bersangkutan," kata Akmal di Jakarta, Kamis (11/7).

Dia menuturkan, Kemendagri prihatin dengan masih adanya Kepala Daerah yang kembali tertangkap operasi KPK. Menurutnya, semoga ini bisa menjadi pelajaran.

"Kita prihatin. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk segera membenahi praktik-praktik pelayanan publik yang rawan korupsi," ungkap Akmal.

Dia menegaskan, Kemendagri tak pernah bosan untuk mengingatkan kembali para Kepala Daerah yang ada, untuk menjauhi korupsi.

"Kita tidak pernah bosan, mengingatkan dan menghimbau semua Kepala Daerah untuk segera menjauhi area rawan korupsi," katanya.

Diketahui, Nurdin diduga menerima suap terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Bersama Nurdin, tim penindakan mengamankan uang dolar Singapura.

"Diamankan uang SGD 6 ribu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Selain Nurdin, tim penindakan juga mengamankan lima orang lainnya. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan awal oleh tim penindakan KPK.

"Ada 6 orang yang diamankan tim dan dibawa ke Polres setempat. Kepala daerah, kadis, kabid, PNS dan swasta," kata Febri.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Reporter: Putu Merta Surya Putra