Kemendagri simpan e-KTP di gudang Bogor sejak 2011
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan KTP elektronik yang berada di Gudang Aset Kemendagri, Bogor, Jawa Barat disimpan sejak 8 tahun lalu. Sekitar 805 ribu e-KTP yang cacat tersebut juga berasal dari berbagai daerah.
"Di sini aja ini 8 tahun. Mulai 2011 Pengadaan 2010, 2011 mulai dicetak, yang rusak salah ketik, salah nomor, salah alamat disimpan di sini," katanya saat meninjau Gudang Aset Kemendagri di Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5).
Politikus PDIP ini menegaskan bahwa 6.000 e-KTP yang berceceran di jalan juga tak bisa digunakan lagi. Dia menjelaskan, e-KTP juga bisa rusak fisik dan data.
"Ada 2 jenis rusak fisik dan data. Misal anda udah cetak, sudah rekam data, dicetak di pusat, ternyata salah, saya ganti yang benar. Yang benar saya serahkan. Tidak saya bilang kemarin saya ketik salah. Kan yang dikasih yang benar," tutur Tjahjo.
"Kalau yang tercecer itu sudah dipotong kan nggak masalah. Orang kan nggak tahu ini rusak atau tidak. Salah ketik, salah alamat, salah tanggal lahir, NIK-nya salah," tandas Tjahjo.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya